Komisi VIII DPR Setujui Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji 2020 Usulan BPKH

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 17:01 WIB
Infografis pengelolaan dana haji
Ilustrasi dana haji (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta -

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta persetujuan Komisi VIII DPR agar nilai manfaat dana haji 2020 bisa dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Komisi VIII menyetujui usulan tersebut.

"Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Kepala Badan Pelaksana BPKH sebagai berikut: penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 termasuk akumulasi nilai manfaat dan efisiensi biaya operasional BPIH untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat membacakan kesimpulan rapat dengan Kemenag dan BPKH, Selasa (7/7/2020).

"Penambahan alokasi pembagian rekening virtual (virtual account) menjadi sebesar Rp 2 triliun atau 28 persen dari nilai manfaat BPKH tahun berjalan kepada jemaah batal 2020 dan jemaah tunggu," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu meminta persetujuan Komisi VIII DPR terkait penggunaan nilai manfaat dana haji. BPKH mengusulkan agar nilai manfaat itu bisa dimanfaatkan untuk haji di tahun-tahun berikutnya serta jemaah yang batal berangkat tahun ini memperoleh nilai manfaat yang lebih besar.

"Intinya, hari ini kami mengusulkan kebijakan nilai manfaat pascapembatalan ada tiga. Pertama, adalah nilai manfaat BPKH tahun 2020, termasuk di dalamnya adalah akumulasi nilai manfaatnya tahun sebelumnya, efisiensi BPIH untuk pelaksanaan ibadah haji sebagai cadangan nilai manfaat tahun-tahun berikutnya," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (6/7/).

"Kedua, kami mengusulkan kenaikan alokasi virtual account dari yang dulunya Rp 1,1 triliun atau 14 persen dari nilai manfaat tahun berjalan menjadi sebesar Rp 2 triliun atau 28 persen dari nilai manfaat tahun berjalan, sebagai bentuk dari kompensasi kepada jemaah tunggu," imbuhnya.

Anggito menyatakan belum ada dasar hukum terkait penggunaan nilai manfaat jika ada kondisi kahar atau di luar kemampuan manusia. Ia meminta persoalan penggunaan nilai manfaat bisa diputuskan oleh Komisi VIII.

"Untuk itulah, menurut analisis legal kami, yang bisa menetapkan, ya, di forum ini, Pak. Forum ini menetapkan bahwa dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan keputusan dari DPR. Itu dalam pengertian kami," ujar Anggito.

Anggito juga menyinggung soal kenaikan alokasi untuk virtual account calon jemaah haji dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 2 triliun. Dengan peningkatan ini, menurut Anggito, calon jemaah akan menerima dana dari nilai manfaat di rekening virtual mereka hingga 2 kali lipat.

"Jadi, ini adalah bentuk empati BPKH dan DPR untuk memberikan tambahan lebih kepada mereka. Kalau ini nggak diberikan, ya, nggak apa-apa, Pak. Berarti menjadi cadangan juga. Tapi kalau kita berikan, berarti ini bisa diumumkan kepada jemaah bahwa kita memberikan dana dalam bentuk rekening virtual itu lebih besar, sehingga di dalam rekening mereka nantinya akan kita tambahi dengan uang yang jumlahnya kurang lebih 2 kali lipat, sehingga jemaah bisa melihat 'saya mendapatkan uang di situ karena nggak jadi berangkat', dan ini bisa dimanfaatkan untuk tahun depan," jelasnya.

(azr/gbr)