Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mempertanyakan soal Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, yang tidak tahu soal status buron Djoko Tjandra. Boyamin menyebut lurah tersebut tidak berkonsultasi terlebih dahulu ke atasannya untuk verifikasi.
Saat ke Ombudsman RI, Boyamin turut melaporkan dugaan maladministrasi dari Lurah Grogol Selatan. Hal itu terkait pembuatan e-KTP Djoko Tjandra.
"Kalau Lurah Grogol Selatan itu kan dia berdalih tidak tahu buron segala macam, masa sekelas lurah eselon 4 dan DKI Jakarta, kalau lurahnya di Ujung Berung sana mungkin lah ya. Kalau perlu Ombudsman saya minta untuk menyumpah Lurah Grogol Selatan apa dia betul-betul tidak tahu," kata Boyamin di kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).
Boyamin turut mempermasalahkan status WNI di e-KTP Djoko Tjandra, padahal diketahui dia pernah memiliki paspor Papua Nugini. Dia juga melaporkan Lurah Grogol Selatan karena tidak berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuatkan e-KTP kepada Djoko Tjandra.
"Tapi setidak-tidaknya apa pun bermasalah di KTP itu kan kolom kewarganegaraan, tertulis di situ WNI, sementara berita semua orang tahu bahwa dia pernah paspor di Papua Nugini. Syarat kehilangan itu otomatis warga negara hilang kalau dia punya paspor luar negeri," kata Boyamin.
"Itu loh kita bicara Ombudsman itu model-model pelayanan yang begini, bukan sekadar baik tapi profesional. Ketika ada masalah dia harus konsultasi atasan. Lurah Grogol Selatan saya laporkan karena tidak konsultasi kepada atasannya untuk verifikasi," tambahnya.
