MAKI Laporkan Dugaan Maladministrasi terkait Djoko Tjandra ke Ombudsman

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 16:31 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Foto: Luqman Nurhadi Arunanta/detikcom)
Jakarta -

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan maladministrasi terkait buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra ke Ombudsman RI. MAKI melaporkan dugaan pelanggaran aturan terhadap dirjen imigrasi hingga Lurah Grogol Selatan.

"Kami perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melapor ke Ombudsman RI dugaan pelanggaran maladministrasi, dugaan pelanggaran malteknis, dan dugaan adanya kesengajaan untuk tidak mematuhi aturan atau dugaan kesengajaan melanggar aturan terhadap dirjen imigrasi, sekretaris NCB-Interpol, dan Lurah Grogol Selatan," kata Boyamin di kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).



Boyamin menyerahkan sejumlah berkas kepada Ombudsman yang menguatkan adanya maladministrasi. Dia menyebut, ketiganya dilaporkan karena saling berkaitan.

"Ini satu rangkaian saya laporkan ketiganya biar tidak saling lempar. Imigrasi lho karena saya dapat surat dari NCB-Interpol Indonesia yang meminta sudah tidak dicekal lagi mulai Mei 2020. NCB alasannya tidak ada cekal dari Kejaksaan Agung," ungkap Boyamin.

"Padahal, kalau DPO yang sudah buron perkara yang inkrah artinya sudah diputus pengadilan ya abadi sampai kapan pun sampai tertangkap. Kalau kita cek buron-buron yang lain kalau cek di interpol itu masih DPO semua, kok ini ada keistimewaan satu orang," sambungnya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra ternyata sempat membuat KTP sebelum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Nama dalam KTP itu tertulis Joko Soegiarto Tjandra.

"Djoko Tjandra mengajukan PK tanggal 8 Juni 2020 menggunakan KTP yang baru dicetak pada hari yang sama," ujar Boyamin dalam keterangannya, Senin (6/7).



Boyamin menyebut data KTP Djoko Tjandra itu berbeda dari dokumen lama. Dia juga mengatakan bila Djoko Tjandra seharusnya tidak bisa melakukan rekam data KTP elektronik karena sesuai ketentuan datanya nonaktif.

"Djoko Soegiarto Tjandra karena di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP elektronik maka sesuai ketentuan datanya nonaktif sejak 31 Desember 2018," kata Boyamin.

"Meskipun datanya telah nonaktif, ternyata Djoko S Tjandra diduga bisa melakukan cetak KTP elektronik pada tanggal 8 Juni 2020 dan diduga melakukan rekam data pada tanggal yang sama, 8 Juni 2020," imbuhnya.

(idn/idn)