Komisi VIII DPR Setujui Transfer Dana Haji Rp 7,1 M-Tambahan Anggaran Pesantren

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 16:17 WIB
Menag Fachrul Razi hadiri rapat bersama Komisi VIII DPR. Sejumlah hal dibahas di rapat itu, salah satunya soal upaya pencegahan virus corona untuk jemaah haji.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto (Lamhot Aritonang/detikcom)

Komisi VIII juga menyetujui realokasi anggaran pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag sebesar Rp 146,6 miliar. Realokasi anggaran itu akan digunakan dukungan operasional asrama haji yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19), fasilitas sertifikasi halal bagi UMK, hingga penyelesaian lanjutan penyiapan layanan di Arab Saudi yang terhenti akibat pandemi COVID-19.

"Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran non-operasional lainnya pada program Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI tahun anggaran 2020 yang belum direalisasikan sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp 146.682.427.233 (Rp 146,6 miliar)," tutur Yandri.

Tak hanya itu, Komisi VIII juga meminta Kemenag mengupayakan pemenuhan anggaran sarana-prasarana untuk pembelajaran online di madrasah. Komisi VIII mendukung realokasi anggaran Kemenag yang diperuntukkan bagi pesantren dan lembaga keagamaan.

"Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Agama RI mengenai refocusing anggaran madrasah dan pesantren untuk menanggulangi dampak wabah COVID-19 dan mendukung usulan penambahan anggaran penanganan dampak COVID-19 di pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam pada APBN tahun 2020 sebesar Rp 2.610.880.000.000 (Rp 2,6 triliun)," ungkap Yandri.

Anggaran itu akan digunakan untuk bantuan operasional kepada 21.173 pesantren, 62.153 madrasah diniyah takmiliyah (MDT), 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ), serta bantuan pembelajaran online kepada 14.906 pondok pesantren.


(azr/elz)