Jadi Ahli Sidang Eks Komisioner KPU Evi Novida, Ini Pandangan Mantan Hakim MK

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 14:15 WIB
Sidang kasus Evi Novida Ginting di PTUN, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Sidang kasus Evi Novida Ginting di PTUN. (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Mantan Komisioner KPU Evi Novida Ginting menghadirkan mantan hakim MK I Dewa Gede Palguna dalam gugatannya melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam persidangan, Palguna berbicara soal pengaduan yang dicabut di DKPP.

Persidangan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2020). Selain Palguna, ada Ketua KPU Arief Budiman dan ahli hukum tata negara Muhammad Ruliyandi.

Palguna memberikan tanggapan melalui Zoom dalam persidangan. Palguna menyebut, bila seseorang mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu, yang bersangkutan memiliki kepentingan yang dipersoalkan.

"Saya tadi menerangkan bahwa sifat perkara atau permohonan tentang perselisihan hasil pemilu, artinya penggugat mempunyai kepentingan terhadap sesuatu yang dipersoalkan," kata Palguna.

Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna..Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna. (Screenshot)

Palguna menyebutkan, bila perkara yang dipersoalkan ditarik oleh penggugat, tidak ada lagi kepentingan dan perkara yang harus disidangkan.

"Kalau sesuatu yang dipersoalkan itu ditarik penggugat atau pemohon, berarti kepentingan itu tidak ada lagi," kata Palguna.

"Tidak ada lagi perkara. Lalu apa lagi dasarnya DKPP melanjutkan hal itu," sambungnya.

Palguna menilai keputusan KPU terkait pemenang perolehan suara DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra telah tepat. Menurutnya, hal ini karena KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di mana, diketahui ada dua penetapan perolehan suara yang berbeda, yaitu yang ditetapkan oleh KPUD dan Bawaslu. Lalu kasus itu dibawa ke MK dan diputuskan MK siapa pemenangnya.

"KPU sudah tepat melaksanakan, karena KPU dalam pengamatan saya sudah melaksanakan seperti yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2