Catatan Freddy Numberi Seputar Kontroversi Sejarah Papua

Sudrajat - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 22:41 WIB
Mantan Gubernur Irian Jaya Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi
Freddy Numberi (Foto: Screenshoot 20detik)
Jakarta -

Lebih dari setengah abad Papua kembali ke Indonesia (1 Mei 1963 - 1 Mei 2020), namun masih banyak orang Papua yang mempersoalkan keabsahan proses kembalinya, serta mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (zelf beschikking - recht).

Mungkin merujuk pada pidato Ratu Juliana pada 20 September 1960 "In the coming year Netherlands New Guinea will enter an important newphase in its development towards self-determination. For as soon as the New Guinea Council, which will consist in the main of representatives of the native population, has been set up, administration and legalisation will be possible only with its co-operation".

Intinya, "Di tahun mendatang Nederlands New Guinea akan memasuki fase baru yang penting dalam pembangunannya menuju penentuan nasib sendiri. Dimana calon-calon dewan New Guinea Raad, sebagai perwakilan utama dari penduduk asli (native population) setelah terbentuk, maka dengan kerjasama yang ada akan diatur administrasi dan legislasinya". (Papuans building their future, Published by the information Department of The Netherlands Ministry for the Interior, Maret 1961 hal: 3).

Hal ini sangat bertentangan dengan hasil Konferensi Meja Bundar 1949, dimana Keresidenan West Nieuw Guinea (WNG) adalah "status quo" dan akan dibahas satu tahun kemudian (1950). Ini tidak dilaksanakan Belanda, dalam arti bahwa piagam KMB 1949 dikhianati.

Pada 18 November 1961, setelah mendapat persetujuan Dewan Nieuw Guinea Raad (NGR), Gubernur Plateel mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 68 tentang "Lands Vlag" Bintang Kejora (bendera tanah/budaya) dan nomor 69 tentang "Volkslied" (Lagu rakyat/hymne) Hai Tanahku Papua. Kedua "Gouverneur Besluit" (Keputusan Gubernur) tersebut bukan lambang negara.

Lambang daerah WNG ini sebagai provinsi kerajaan Belanda yang berada di bawah Kementrian Urusan Koloni-koloni seberang Lautan. (Ministerie van Uni zaken en Overzeese Gebieds delen). Hal ini berlaku sama dengan koloni-koloni Belanda lainnya yang berada di seberang lautan seperti Suriname, Curacao, Bonaire, Aruba dan St. Martin. (G. J. Fransen et al, Staats Inrichting van Nederland en Nederlandsch - Indiƫ, 1930: hal. 175)

Bila itu lambang-lambang suatu negara maka dasarnya adalah "Koninklijk Besluit" (Keputusan Raja/Ratu) dan berupa "nationale vlag" (bendera kebangsaan) serta "nationale lied atau nationale anthem" (lagu kebangsaan).

Hal lain yang menjadi kontroversi, adalah:

1. Belanda telah ikut menyetujui dan menandatangani Atlantic Charter, Agustus 1941 dimana disepakati bahwa usai PD-I, seluruh bangsa-bangsa yang dijajah di dunia oleh negara induknya wajib diberikan souverinitasnya (kedaulatan).

2. Ratu Belanda Wilhelmina yang hijrah ke London pada PD-I, juga mengamanatkan hal itu, dalam pidatonya kepada seluruh rakyat Belanda, 7 Desember 1942, yang intinya setelah perang berakhir melaksanakan reorganisasi imperium Belanda menjadi perkesemakmuran bersama, terdiri dari Belanda, Indonesia, Suriname dan Curacao. (http://sejarahkita.blogspot.com)

3. Pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Sumner Welles, 30 Mei 1942 : "As the results of this war we must assure the sovereign equality of the peoples the world over. Our victory must bring in its train liberation for all peoples. The age of imperialism is ended. The right of people for freedom must be recognised". (Sebagai akibat dari perang ini, kita harus menjamin kesamaan kedaulatan bangsa-bangsa di dunia. Kemenangan kita harus mendorong kebebasan semua manusia. Abad imperialis telah berakhir. Hak setiap bangsa untuk merdeka harus diakui). (Dr. J. H. Van Mook, "Indonesia Nederland en de Wereld", Amsterdam, 1939: hal. 39).

4. Presiden AS Roosevelt dan PM Inggris Churcill dalam pernyataan bersama, menekankan bahwa: "To respect the right of all peoples to choose the form of goverment under which they will live; and they wish to see self government restored to those from whom it has been forcibly removed". Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan yang mereka inginkan untuk kehidupan mereka dan mengatur dirinya sendiri. (ibid, hal. 40)

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara anggota PBB sehingga masalah koloni West Nieuw Guinea (Papua) masuk dalam agenda Sidang Umum PBB ke-XXII, 19 November 1957. Dinamika politik Belanda tentang koloni WNG sejak itu terus berkembang dan akhirnya melalui mediasi AS lewat PBB, Belanda mengembalikan koloni WNG kepada pemiliknya yang sah yaitu Indonesia, sesuai Resolusi PBB 2504 (XXIV), 19 November 1969.

Dengan demikian apa yang dilakukan Belanda berkaitan dengan koloni Papua sangat kontroversial, karena bertolak-belakang dengan apa yang telah disepakati dengan Indonesia dalam piagam KMB 1949. Papua adalah keresidenan Nieuw Guinea, yang ab initio (sejak semula) sah masuk dalam koloni jajahan Hindia Belanda yang kemudian dimerdekakan oleh para founding fathers Soekarno-Hatta sebagai Republik Indonesia yang kita cintai

*Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, Gubernur Irian Jaya, April 1998 - 15 April 2000

(jat/jat)