Prediksi Puncak COVID-19 Meleset, MPR Minta Ada Strategi Baru

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 18:51 WIB
Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Lestari Moerdijat
Foto: Faiq Hidayat/detikcom
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pengendalian COVID-19 saat ini perlu dievaluasi, mengingat prediksi terkait penyebaran COVID-19 di awal wabah meleset dari perkiraan. Sehingga hasil evaluasi nanti dapat menjadi pegangan dalam membuat strategi baru untuk mengendalikan sebaran virus Corona di Tanah Air.

"Yang kita perlukan saat ini adalah langkah sistematis mengendalikan penyebaran COVID-19, sebelum vaksin Corona ditemukan dan bisa diaplikasikan. Prediksi puncak penyebaran COVID-19 yang meleset, menunjukkan perlunya strategi baru guna menyikapi kondisi di luar prediksi ini," kata Rerie dalam keterangannya, Senin (6/7/2020).

Pada awal April lalu, Kepala Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan prediksi berdasarkan kajian Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa puncak kasus positif COVID-19 akan terjadi akhir Juni 2020 atau akhir Juli 2020.

Prediksi puncak kasus pada akhir Juni 2020, menurut Rerie, kini meleset. Hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 secara nasional terus meningkat. Pada 5 Juli 2020 tercatat 63.749 kasus positif COVID-19.

Sejumlah provinsi yang sudah melonggarkan PSBB, sambung Rerie, juga mulai mencatatkan peningkatan kasus positif COVID-19. Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, wilayah yang semula berstatus biru mulai menguning karena ada penularan COVID-19 kembali.

Untuk itu, dia meminta segera dilakukan evaluasi agar dapat dirumuskan strategi baru untuk pengendalian penyebaran wabah.

"Strategi pengendalian COVID-19 saat ini belum efektif. Di satu sisi diperkuat testing, tracing dan isolasi, di sisi lain diterapkan pelonggaran pembatasan sosial, tanpa diikuti terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi," jelasnya.

Kerumunan orang terus terjadi di area publik seperti di stasiun kereta api, area bebas kendaraan bermotor, pasar dan mal, setelah dilonggarkannya kebijakan PSBB di sejumlah daerah.

"Dengan pola pengendalian seperti saat ini sulit untuk mengendalikan penyebaran. Kesadaran kolektif masyarakat menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mendesak untuk direalisasikan," ungkapnya

Selain itu, tambah Rerie, saat ini perlu segera dievaluasi efektivitas pola penanganan pengendalian COVID-19 di setiap daerah. Tujuannya agar kendala dalam penanggulangan COVID-19 di setiap daerah bisa diketahui dan segera dapat diatasi bersama.

Dia menilai, tidak terkendalinya penyebaran COVID-19 akan menimbulkan ketidakpastian. Bukan hanya ketidakpastian di sektor kesehatan, tetapi juga bisa merambah ke sektor ekonomi.

"Jadi kalau kita ingin menggerakkan ekonomi nasional, harus segera merealisasikan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya.

(mul/ega)