Komisi VIII Akan Gelar Rapat dengan Menag Bahas Pencairan Dana Haji 2020

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 15:02 WIB
Infografis pengelolaan dana haji
Ilustrasi Dana Haji (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta -

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan kepada Komisi VIII DPR soal keputusan pencairan pengembalian biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2020. Komisi VIII memastikan akan menggelar rapat dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk membahas pencairannya.

"Kami meneruskan permintaan transfer BPIH, sifatnya meneruskan, sebesar Rp 176,5 miliar, merujuk pada surat dari Kemenag tanggal 15 Juni, perihal permintaan dana PIH tahun 2020 dan surat dari Kemenag yang kedua juga meminta tambahan, tanggal 17 Juni, itu Rp 612 juta untuk PIH haji khusus," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (6/7/2020).

Anggito mengatakan pihaknya memerlukan landasan hukum untuk transfer BPIH 2020. BPKH meminta ada pembahasan bersama Kemenag terkait pencairan ini.

"Memang kalau ini sifatnya dari BPIH 2020, karena haji sudah dibatalkan, tentu ini membutuhkan semacam landasan hukum untuk melakukan transfer. BPKH menyampaikan permintaan untuk dibahas bersama dengan Kemenag, karena pada akhirnya ini adalah keputusan dari DPR dan Kemenag. Kalau sesuai ketentuan normal, BPKH itu membayarkan BPIH 10 hari setelah permintaan Ditjen PHU (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag). Jadi Ditjen PHU sudah mengajukan," ujar Anggito.

Anggito merinci pengajuan dari Ditjen PHU, yaitu untuk perlindungan, imigrasi, dukungan perjalanan, pembinaan jemaah haji, dan pengelolaan serta pengadaan buku manasik dan gelang identitas untuk jemaah haji khusus. Anggito pun menyerahkan keputusannya kepada Komisi VIII DPR.

"Soal Rp 176 miliar, saya serahkan sepenuhnya kepada Komisi VIII karena kami bukan di pihak yang menentukan, kami hanya mendapatkan tagihan, secara undang-undang memang kami harus membayar dalam waktu 10 hari, Pak. Dan memang kami tidak dalam posisi melihat ini untuk apa, Pak. Jadi mau di undang-undang ketentunnya Dirjen PHU, satker Kemenag itu menagih kita, dalam 10 hari kami harus membayar," jelas Anggito.

"Tapi ketentuan BPIH-nya kan disetujui oleh DPR. Nah, karena sekarang dalam posisi kita tidak melaksanakan dan tidak melakukan alokasi BPIH, maka ini kami kembalikan kepada yang membuat peraturan, yaitu DPR, apakah nanti akan dibahas dengan Kemenag, tentu kami dari pihak yang melakukan pembayaran," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Komisi VIII DPR menyatakan akan memutuskannya dalam rapat bersama Menteri Agama Fachrul Razi pada Selasa (7/7) besok. Anggito juga diminta hadir dalam rapat dengan Menag Fachrul esok hari.

"Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk membahas usulan pelaksanaan permintaan Ditjen PHU Kementerian Agama RI terkait BPIH sebesar Rp 176,5 miliar (haji regular) dan Rp 612,8 juta (haji khusus)," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat membacakan keputusan rapat.

(azr/zak)