Djoko Tjandra Masuk DPO Lagi Per 27 Juni 2020, Jaksa Tunggu Status Red Notice

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 14:26 WIB
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi (Foto: ilustrasi oleh Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kabur dari Indonesia sejak 2009 dengan status buronan, Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia dengan leluasa. Rupanya status buronan Djoko sempat hilang.

Padahal status terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali dalam DPO itu penting untuk mendapatkan red notice dari Interpol. Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu menyebutkan bila Djoko Tjandra baru dimasukkan lagi dalam DPO pada 27 Juni 2020. Kini jaksa selaku eksekutor masih menunggu status red notice dari Interpol.

"Kalau red notice kita masih menunggu dari Interpol, kemarin sudah ada permohonan kembali. Tinggal nunggu penerbitannya aja," kata Ridwan Ismawanta selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kasipidsus Kejari Jaksel), Senin (6/7/2020).

Di tempat yang sama, Andi Putra Kusuma selaku kuasa hukum Djoko Tjandra menepis telah menyembunyikan Djoko Tjandra. Dia pun menyebut kedatangan Djoko Tjandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) perkaranya itu dengan status kliennya bukan sebagai buronan.

"Red notice dan juga cekal di imigrasi baru dipasang lagi di tanggal 27 (Juni). Sebelumnya dari 2014 nggak ada, karena permohonan jaksa kan dari berlaku 6 bulan. Permohonan terakhir dari jaksa itu diajukan pada tanggal 29 Maret 2012. Terakhir permohonan ke luar negeri dari Kejaksaan RI, itu hanya berlaku enam bulan. Artinya enam bulan setelah tanggal tersebut tidak ada lagi pencegahan. Baik keluar ataupun masuk, karena kejaksaan sudah tidak memohonkan lagi," kata Andi.

"Artinya kan kalau Pak Djoko masuk ke Indonesia tanggal 8 Juni tidak ada pencegahan. Jadi dari mana saya menyelundupkan, sedangkan untuk bisa ke PN ini kan, baris depannya pemerintah banyak banget. Ada dari imigrasi, dari kepolisian itu semua dilewati sebelum sampai sini. Artinya kalau mau dipertanyakan, pertanyakan bisa sampai di sini, kami kan hanya bertemu di pengadilan," imbuhnya.

Penjelasan Kemenkum HAM

Kemenkum HAM melalui Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang melalui keterangan pers pada 30 Juni 2020 sempat menyinggung soal kronologi perlintasan Djoko Tjandra. Berikut kronologinya:

1. Permintaan pencegahan atas nama Joko Soegiarto Tjandra oleh KPK pada 24 April 2008. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan.
2. Red notice dari Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada 10 Juli 2009.
3. Pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung RI berlaku selama 6 bulan.
4. Permintaan DPO dari Sektetaris NCB Interpol Indonesia terhadap Joko Soegiarto Tjandra pada 12 Februari 2015. Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri.
5. Pada 5 Mei 2020, ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung RI. Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020.
6. Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung RI sehingga nama yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

Tonton video 'Komisi III akan Panggil Dukcapil DKI Terkait e-KTP Djoko Tjandra':

(dwia/dhn)