.webp)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta persetujuan Komisi VIII DPR terkait penggunaan nilai manfaat dana haji. BPKH mengusulkan agar nilai manfaat itu bisa dimanfaatkan untuk haji di tahun-tahun berikutnya serta jemaah yang batal berangkat tahun ini memperoleh nilai manfaat yang lebih besar.
"Intinya hari ini kami mengusulkan kebijakan nilai manfaat pascapembatalan ada tiga. Pertama, adalah nilai manfaat BPKH tahun 2020, termasuk di dalamnya adalah akumulasi nilai manfaatnya tahun sebelumnya, efisiensi BPIH untuk pelaksanaan ibadah haji sebagai cadangan nilai manfaat tahun-tahun berikutnya," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (6/7/2020).
"Kedua, kami mengusulkan kenaikan alokasi virtual account dari yang dulunya Rp 1,1 triliun atau 14 persen dari nilai manfaat tahun berjalan menjadi sebesar Rp 2 triliun atau 28 persen dari nilai manfaat tahun berjalan, sebagai bentuk dari kompensasi kepada jemaah tunggu," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggito juga meminta persetujuan untuk meneruskan permintaan transfer biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 176,5 miliar. Terkait penggunaan nilai manfaat, Anggito beralasan hal itu untuk mengantisipasi kebutuhan BPIH di tahun-tahun berikutnya.
"Kalau dalam hal terkait dengan penggunaan nilai manfaat, kami mengantisipasi kebutuhan BPIH tahun-tahun berikutnya. Secara ketentuan memang kalau ada sisa ada kelebihan itu masuk di pokoknya, tapi ini karena kita mengantisipasi kemungkinan tambahan kuota, kemungkinan ada faktor eksternal lain tahun 2026 itu BPIH harus dibayarkan dalam 1 tahun, maka kami mengusulkan untuk menyisihkan ini sebagai cadangan dan bisa dipakai, tentu dengan izin DPR, pada waktu pembahasan di BPIH," ujarnya.
Selain itu, Anggito menyebut belum ada dasar hukum terkait pemanfaatan cadangan nilai manfaat sebagai akibat kondisi kahar atau di luar kemampuan manusia. Karena itulah, BPKH meminta persetujuan DPR agar nilai manfaat dana haji bisa dimanfaatkan untuk tahun-tahun berikutnya.
"Untuk itulah kami mengusulkan persetujuan DPR menjadi dasar hukum mengenai pemanfaatan akumulasi nilai manfaat BPKH sebagai sumber BPIH untuk pelaksanaan haji di tahun-tahun berikutnya," ujar Anggito.
