Kawal Gugatan Polusi Udara DKI, Koalisi Gerakan Ibu Kota Gowes ke PN Jakpus

Luqman Nurhadi A - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 09:46 WIB
Koalisi Gerakan Ibu Kota hari menggelar aksi bersepeda dari Pos Polisi Bundaran HI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan untuk memberi dukungan terhadap sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas polusi udara Jakarta.
Koalisi Gerakan Ibu Kota akan mengawal sidang gugatan atas polusi udara Jakarta. Mereka memulai aksinya dengan bersepeda ke PN Jakpus. (Luqman Nurhadi/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Gerakan Ibu Kota hari menggelar aksi bersepeda dari Pos Polisi Bundaran HI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan untuk memberi dukungan terhadap sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas polusi udara Jakarta.

Koalisi Gerakan Ibu Kota akan mendampingi perjalanan gugatan oleh 32 warga negara yang dinilai berjalan dengan sangat lambat. Pada 4 Juli 2020, terhitung proses gugatan sudah genap berlangsung selama satu tahun.

"Hari ini kita tepat memperingati satu tahun gugatan negara dari Koalisi Ibu Kota dan ini tepat satu tahun sekaligus mendesak dalam situasi ini cukup lama sidangnya," kata salah satu perwakilan Koalisi Gerakan Ibu Kota Tubagus Soleh Ahmadi, di Pos Polisi Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020).

Soleh menyebut persidangan berjalan lambat hingga satu tahun karena para tergugat yang beberapa kali tidak hadir memenuhi panggilan. Dengan minimnya respons positif dari ketujuh tergugat, Koalisi Gerakan Ibu Kota mengingatkan pemerintah untuk menunjukkan sikap serius dalam memberikan hak sehat untuk warga negara.

"Masih ada para tergugat tidak melihat masalah ini secara serius, salah satunya Gubernur Banten yang beberapa kali tidak hadir dalam persidangan padahal kita tahu Banten salah satu provinsi yang menyumbang polusi cukup besar dan desakan warganya cukup besar saat ini untuk menurunkan laju pencemaran udara," ujar Soleh.

Soleh berharap pemerintah tetap menjalankan tugasnya terkait perlindungan pencemaran udara di luar mekanisme sidang yang ada.

"Harusnya di luar mekanisme gugatan pemerintah harusnya aware melihat kondisi ini. Upaya-upaya harusnya dilakukan di luar pengadilan karena yang kita tuntut ini kan hak warga dan mendesak kewajiban pemerintah. Dalam situasi ini kira butuh kebijakan lebih untuk melindungi kita dari pencemaran udara," jelasnya.

Tonton video 'BMKG Ungkap Kualitas Udara Jakarta di Masa PSBB Transisi':

(dkp/dkp)