Round-Up

Ancaman '212 Jilid 2' Jika RUU HIP Tak Dibatalkan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 07:16 WIB
Persaudaraan Alumni (PA) 212 bersama sejumlah ormas gelar apel bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis. Acara itu digelar di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta.
Massa peserta Apel Siaga Ganyang Komunis (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Lagi dan lagi massa yang berasal dari beragam organisasi masyarakat (ormas) berkumpul demi menggaungkan orasi. Namun kali ini ormas-ormas dari mulai Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, hingga Persaudaraan Ulama (PA) 212 itu sedikit berbeda dalam gelaran aksinya.

Bila biasanya massa aksi menuju ke Istana Kepresidenan atau Gedung DPR, kali ini massa berkumpul di satu tanah lapang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu, 5 Juli 2020. Lapangan Ahmad Yani yang tak jauh dari Gandaria City Mall itu menjadi titik kumpul massa di kala Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi berlaku di Ibu Kota.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 bersama sejumlah ormas gelar apel bertajuk 'Apel Siaga Ganyang Komunis'. Acara itu digelar di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta.Massa peserta Apel Siaga Ganyang Komunis dari beragam ormas (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Pangkal persoalan yang membuat massa itu kembali berkerumun yaitu tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang merupakan usulan DPR. Memangnya kenapa?

Disebutkan adanya trisila dan ekasila dalam draf RUU HIP itu, tepatnya di Pasal 7. Begini isinya:

Pasal 7
(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Mengenai RUU HIP usulan DPR itu pemerintah sudah menyatakan ketidaksetujuannya. Menko Polhukam Mahfud Md pernah berbicara tentang dua alasan pemerintah tak setuju pembahasan RUU HIP itu. Alasan pertama adalah tak dicantumkannya Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Akhir-akhir ini terjadi perdebatan panas ketika muncul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi. Pemerintah sendiri pada sikap tidak setuju dengan isi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila itu dalam dua hal," ujar Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Hotel Grand Aston, Medan, Kamis (2/7/2020).

"Satu, tidak setuju kalau tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 66. Pemerintah tidak setuju. Tap MPRS Nomor 25 Tahun 66 suatu ketetapan yang mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia itu dilarang dan dibubarkan. Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat," sambungnya.

Dia mengatakan hal tersebut merupakan sikap pemerintah. Alasan kedua adalah soal isi RUU yang disebutnya memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila.

"Kita katakan pemerintah akan sampaikan sikap itu. Yang kedua, kita tidak setuju juga kalau Pancasila itu diperas menjadi trisila, trisila diperas lagi menjadi ekasila," ujarnya.

Kembali lagi pada gelaran apel bermacam ormas yang dimotori PA 212. Apa saja aksinya?

Tonton video 'Sejumlah Ormas Minta RUU HIP Dibatalkan dari Prolegnas':

Selanjutnya
Halaman
1 2 3