.webp)
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada sejumlah pesantren, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat umum di Mojokerto, Jawa Timur sebagai bagian dari refocusing program dan kegiatan Kemnaker dalam menanggulangi dampak COVID-19.
Adapun bantuan yang diberikan berupa program BLK Komunitas untuk 10 pesantren, paket padat karya, paket Tugas Pembantuan kepada Disnaker Mojokerto, alat pencegahan COVID-19 untuk 26 pesantren, paket kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan bantuan inkubasi bisnis kepada 250 wirausahawan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian/lembaga agar program dan kegiatan difokuskan untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Menaker ingin pekerja yang terdampak COVID-19 baik di-PHK atau dirumahkan, dapat dilibatkan dalam suatu kegiatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seluruh program yang ada di Kemnaker kami orientasikan untuk membantu teman-teman yang ter-PHK, yang dirumahkan," terangnya.
Menurut Ida, pandemi COVID-19 yang saat ini ditangani pemerintah bukan hanya kesehatan saja, melainkan juga sektor-sektor lainnya. Pemerintah juga melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat serta memastikan masyarakat mendapatkan social safety net.
Khusus program BLK Komunitas, Menaker Ida berujar agar program ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kompetensi sDM dengan menyasar komunitas masyarakat, salah satunya adalah lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.
"Ini salah satu cara kita mendorong peningkatan kompetensi masyarakat kita. Mendorong dari yang low skill, agar memiliki kompetensi dan masuk pasar kerja atau berwirausaha," ujar Ida.
Sampai tahun 2019, Kemnaker telah membangun 1.113 BLK Komunitas. Di tahun 2020, Kemnaker memasang target 2.000 BLK Komunitas dapat terbangun namun karena adanya pandemi COVID-19, program ini harus di-refocusing sehingga menjadi 1.000 BLK Komunitas.
Ida menyebut bahwa program bantuan ini tak boleh disalahgunakan. Bila ada yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan program bantuan ini, dirinya tak segan untuk menindak siapapun.
"Tidak boleh satu rupiah pun berkurang bantuan itu. Tidak boleh ada siapa pun yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan meminta fee atas program ini. Jadi kalau ada oknum mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan dan motong, bawa ke Polisi, kita laporkan sama-sama," pungkasnya.
(ega/ega)
