.webp)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkit soal ungkapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana me-reshuffle kabinet. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jika dalam seminggu tak ada kabar kepastian reshuffle, berarti Jokowi hanya 'omong doang'.
"Saya nggak mau suuzan, tapi kalau seminggu ini nggak ada kabar, omdo, omong doang," kata Mardani dalam diskusi Polemik yang disiarkan radio MNC Trijaya, Sabtu (4/7/2020).
Hal itu disampaikan Mardani saat menjawab apakah pidato kemarahan Jokowi akan benar-benar menjadi reshuffle atau hanya gimik. Dia juga menyebut PKS akan tetap menjadi oposisi meski Jokowi benar-benar merombak kabinetnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita nunggu Pak Jokowi, mau reshuffle monggo, mau kecilin (kabinet) monggo. Pokoknya kita serahkan ke Pak Jokowi, PKS oposisi. Kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya," ucapnya.
Baca juga: Korupsi Menteri dan Isu Resuffle Kabinet |
Tonton juga 'Soal Reshuffle, Amien Rais Singgung Kriteria Menteri Jokowi':
Menurut Mardani, saat ini yang harus dilakukan Jokowi adalah mengatur ulang pemerintahan dengan merampingkan kementerian dan lembaga. Dengan cara itu, kata dia, Jokowi akan punya pembantu yang powerful di pemerintahan.
"Negara-negara maju selalu slim. Reformasi birokrasi itu ditandai miskin struktur kaya fungsi. Usul saya, sekarang saatnya pak Jokowi me-reset pemerintahan. Tiga hal yang di-reset, pertama, pemerintahan pusat, jumlahnya dikurangi. Misal Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi, dengan Kementerian Pekerjaan Umum itu bisa disatukan, itu infrastruktur akan luar biasa sekali. Kementerian Sosial bisa disatukan dengan Kemendagri. Ini nanti Pak Jokowi punya pembantu yang powerful, anggarannya besar. Nah, berani nggak, Pak Jokowi?" ucap dia.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai masalah reshuffle adalah hak Jokowi sebagai presiden. Begitupun soal batas waktu yang diberikan untuk memastikan adanya reshuffle atau tidak.
"Saya memaknainya belum bisa harus reshuffle kabinet. Karena, sekali lagi, soal reshuffle kabinet itu menurut saya itu hak prerogatif Presiden," kata Doli.
"Saya kembalikan ke Pak Presiden. Kalau tadi Pak Mardani ngasih batas, Mas Bima ngasih batas 16 Juli, saya kira tergantung Pak Presiden, mau seminggu, mau sebulan, mau dua bulan," imbuhnya.
Menurut Doli, hasil survei yang dilakukan pada masyarakat tentang reshuffle juga dipengaruhi situasi pandemi. Kesulitan yang dirasakan masyarakat akibat pandemi bisa jadi membuat mereka semakin setuju dengan adanya reshuffle.
"Masyarakat dalam situasi yang sulit saat ini. Ketika ditawari dengan pertanyaan apakah Anda dengan situasi yang Anda hadapi sekarang ini perlu ada reshuffle kabinet, pasti bilangnya setujulah. Nggak ada pandemi saja pasti orang bilang setuju, apalagi ada pandemi," ucapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kemarahannya saat sidang kabinet paripurna pada Kamis, 18 Juni 2020. Di situ Presiden terlihat geram bahkan mengancam akan melakukan reshuffle serta membubarkan lembaga.
Jokowi marah saat itu bukan tanpa sebab. Dia menilai masih ada menteri atau pimpinan lembaga yang bekerja seakan-akan masih dalam situasi normal, padahal sedang terjadi pandemi COVID-19.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Presiden Jokowi dengan nada geram.
