Muncul isu liar soal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi menteri menyusul ancaman Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. PKB tampaknya tidak setuju bila Ahok benar akan dipilih menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Bagus saja selama Presiden Jokowi memberikan amanah, tapi secara UU apa masih memungkinkan?" ungkap Ketua DPP Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).
Daniel menyoroti soal syarat seseorang menjadi menteri dari sisi hukum. Ini karena Ahok pernah dihukum penjara dalam kasus penistaan agama.
"Bukannya yang pernah dihukum dengan tuntutan lebih dari 5 tahun tidak boleh duduk sebagai jabatan menteri?" tutur Daniel.
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menyarankan Jokowi untuk hati-hati saat memutuskan memilih menteri jika reshuffle jadi dilakukan. Menurut Daniel, jika salah pilih, maka menteri baru tersebut akan membuat kabinet menjadi tidak solid dan akan berdampak pada kinerja pemerintah.
"Nanti malah muncul kegaduhan lagi, sementara yang dibutuhkan saat ini adalah kekompakan untuk bergerak cepat dan tepat," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid soal Ahok. Komut Pertamina itu dinilai masih akan dapat memicu kontroversi bila diangkat menjadi menteri.
"Masih dapat memicu kontroversi. Lebih baik fokus dulu ikut menata Pertamina. Kalau melihat kinerjanya (sebagai Komut Pertamina) belum terlihat ada terobosan baru," kata Jazilul, terpisah.
Isu reshuffle menggelinding liar setelah pernyataan keras Jokowi di hadapan para menteri pada sidang kabinet paripurna 18 Juni lalu. Setelah video rapat itu diunggah ke publik, beberapa broadcast berisi list nama calon menteri bermunculan.
Di dalam nama-nama yang muncul, ada nama Ahok. Dia muncul sebagai calon Menteri BUMN. Lalu ada juga nama elite PAN Soetrisno Bachir sebagai Menteri Sosial dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk posisi Menkop dan UKM.
Tonton video 'Kejengkelan Jokowi Hingga Ancam Reshuffle Menteri Kurang Sense of Crisis':
(elz/gbr)
