Nama Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan menjadi menteri Presiden Jokowi dengan penempatan di Kementerian BUMN. Partai Golkar menilai pergantian Menteri BUMN tak bakal efektif.
"Reshuffle menjadi hak penuh Presiden, jadi kita serahkan saja kepada beliau," kata Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurrahman, Jumat (3/7/2020).
"Terkait BUMN, mau 10 kali ganti Menteri BUMN tidak akan membuat perusahaan BUMN kita semakin bagus karena solusinya bukan dengan mengganti menteri," imbuh Maman ditanyakan soal sosok Ahok yang diisukan jadi Menteri BUMN.
Menurut Maman, solusi membenahi perusahaan BUMN adalah menjadikan Kementerian BUMN sebagai super holding. Menurutnya, cara itulah yang paling jitu jika hendak membenahi BUMN.
"Solusinya adalah dengan mengganti Kementerian BUMN menjadi super holding yang di mana konsekuensinya seluruh perusahaan BUMN kita dari bapak, ibu, anak, cucu, sampai cicit itu dikembalikan kepada kementerian teknis masing-masing," kata Maman.
"Karena dengan adanya kementerian BUMN membuat semuanya menjadi politis. Bagaimana mungkin sehari-hari nya para pejabat BUMN itu urusan operasionalnya dengan kementerian teknis seperti WIKA dengan PUPR, Pelindo dengan Perhubungan, Pertamina dengan ESDM, tetapi yang bisa mengganti pejabat-pejabatnya adalah Kementerian BUMN," jelas anggota Komisi VII DPR itu.
Isu reshuffle menggelinding liar setelah pernyataan keras Jokowi di hadapan para menteri pada sidang kabinet paripurna 18 Juni lalu. Setelah video rapat itu diunggah ke publik, beberapa broadcast berisi list nama calon menteri bermunculan.
Di dalam nama-nama yang muncul, ada nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia muncul sebagai calon Menteri BUMN. Lalu ada juga nama elite PAN Soetrisno Bachir sebagai Menteri Sosial dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk posisi Menkop dan UKM.
(gbr/fjp)
