Tito soal Kampanye Pilkada Saat Pandemi: Dulu Baliho, Sekarang Masker

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berbicara tentang Pilkada 2020 di tengah pandemi Corona. Tito berharap pilkada bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.

Awalnya, Tito berbicara tentang hal-hal yang perlu disiapkan untuk pilkada hingga pengeluaran dari pasangan calon saat kampanye. Dia mengumpamakan tiap daerah ada dua paslon dan masing-masing tim mengeluarkan biaya Rp 10 miliar selama kampanye.

"Dua saja, tiap-tiap daerah itu ada kontestannya, berarti 540 kalau dia keluar uang Rp 10 miliar misalnya, saya nggak pernah jadi bupati, wali kota, jadi nggak tahu berapa jumlahnya. Pak Gubernur yang lebih pahamlah sama Pak Ijeck. Rp 10 miliar, lagi berarti Rp 5,4 triliun uang yang akan mengalir dan kita dorong supaya kontestan, karena isunya COVID, maka ya salah satunya sarana kampanyenya kalau dulu pakai baliho kemudian bagi-bagi kaus, nah di sini nanti bagi-bagi masker gitu," ujar Tito dalam acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Hotel Grand Aston, Medan, Kamis (2/7/2020).

Nantinya, kata Tito, pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Dia berharap hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat.

"Nanti tulisan maskernya, masker pilih no 1 bapak anu, gitu kan atau nomor 2 anu. Sehingga ini ada putaran uang yang mengalir di 200 daerah. Jadi pemakaian berbagai masker oleh para kontestan selain oleh pemerintah, gugus tugas dan lain-lain, ini akan terjadi gerakan masif pembagian masker," jelasnya.

Dia juga berharap ada gerakan masif bagi-bagi hand sanitizer hingga tempat cuci tangan. Selain bisa menekan penyebaran Corona, Tito berharap, ada dampak sosial penciptaan lapangan kerja.

"Saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak-Ibu sekalian untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini, kita balik tantangan, kekhawatiran akan penyebaran dan lain-lain menjadi penguat untuk bisa menekan angka kasus penularan atau positif COVID," tuturnya.

Mendagri Tito Karnavian angkat bicara soal lockdown, yang akhir-akhir ramai dibicarakan. Apalagi setelah beberapa daerah menerapkan local lockdown. Menurut Tito, bagaimana seharusnya kepala daerah bersikap dan mengambil kebijakan. (Foto: dok. 20detik)

Dia juga mengingatkan soal potensi konflik di Sumut saat pilkada. Dia berharap isu SARA dihindari.

"Kalau kita bisa mengangkat isu sentral, yaitu COVID dan dampak sosial-ekonominya, sebagai adu gagasan, yang paling utama keuntungan keduanya adalah kita bisa mereduksi, kita bisa menekan isu-isu sensitif untuk menekan konflik," ucapnya.

"Insyaallah pilkada 9 Desember 2020 dan semua tahapan awal ini sama termasuk kampanye dapat dikelola dengan baik. Sumut lebih aman dan lebih hijau dari COVID dan agenda politik untuk menemukan kepala daerah yang efektif menangani COVID dampak sosial-ekonominya juga memiliki legitimasi yang kuat," sambung Tito.