.webp)
Rapat Komisi VII DPR dengan bos BUMN pada 30 Juni 2020 lalu diwarnai permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam kegiatan corporate social responsibility (CSR). Hal ini dinilai sebagai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.
"Ini di forum resmi DPR ini permintaan untuk CSR, ini sangat tidak etis," ujar koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, dalam konferensi pers 'Kala DPR Minta Jatah CSR dan Tolak RUU PKS' yang disiarkan melalui Zoom, Kamis (2/7/2020).
Jeirry mengatakan, CSR diperuntukkan oleh perusahaan untuk rakyat. Sehingga menurutnya sangat memalukan, bila DPR meminta hal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu kita ingat CSR ini milik rakyat bukan milik anggota DPR, namanya saja CSR diperuntukan oleh perusahana bagi masyarakat. Ini masih mau diambil oleh anggota DPR, oleh parlemen untuk upaya pencitraan mereka ini mengerikan sekali, sangat memalukan," kata Jeirry.
Senada dengan Jeirry, Pendiri Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti juga mengatakan permintaan tersebut memalukan. Ray menilai hal ini berpotensi menurunkan martabat anggota DPR.
"Ini permintaan yang sangat memalukan ya, sekaligus berpotensi menurunkan martabat anggota DPR," kata Ray.
Ray menuturkan, DPR tidak memiliki dasar hukum untuk dilibatkan dalam penyaluran CSR. Menurutnya, dalam Undang-undang DPR tidak memiliki tugas yang berhubungan dengan CSR dari BUMN.
"Jadi permintaan anggota DPR dilakukan secara tebuka, anggota DPR tidak dibenarkan. Kenapa? Satu, tidak ada dasar bagi mereka untuk meminta supaya dilibatkan di dalam CSR yang dikelola BUMN," ujar Ray.
"Kalau dibaca undang-undang, sama sekali tugas DPR tidak berhubungan dengan penyaluran-penyaluran yang berhubungan dengan CSR dari salah satu BUMN," sambungnya.
Ray berharap, BUMN mengabaikan permintaan DPR. Hal ini karena menurutnya, tidak boleh ada pesanan politik dalam BUMN.
"Oleh karen itu kita berharap, BUMN kita mengabaikan permintaan ini. BUMN kita nggak boleh mendapatkan pesanan politik. Justru masalah dari awal, agar BUMN tidak boleh melakukan kerja sesuai dengan pesana poltik. Ini membuat BUMN kita tidak kredibel karena lebih banyak muatan politik, dari pada kajian, pergerakan, pengelolaan karena semata-mata manajemen modren, manajemen profesional," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, permintaan CSR ini terjadi dalam rapat komisi VII DPR RI dan Direktur Utama Holding Tambang (MIND ID) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak. Panasnya rapat bermula saat Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta penjelasan terkait pelunasan utang Inalum dari penerbitan obligasi, di mana obligasi itu untuk akuisisi PT Freeport Indonesia.
Tak lama berselang rapat diskors dan kembali dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin sebagai pimpinan rapat.
Alex pun meminta Orias untuk melanjutkan penjelasan atas pertanyaan anggota, hingga akhirnya sampai penjelasan CSR. Orias lalu meminta para petinggi perusahaan tambang di bawah holding untuk memberikan paparan. Pada bagian ini, Alex sempat memberi interupsi.
"Saya interupsi sebentar, sumbangan yang terakhir itu dari yang membangun PLTU Sumsel VIII, bapak tahu yang membantu perizinan PLTU Sumsel VIII siapa?" tanya Alex.
"Waktu namanya Pak Alex Noerdin kalau nggak salah," canda Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Arviyan Arifin.
Setelah itu, Alex meminta agar komisi ikut dilibatkan dalam penyerahan CSR tersebut.
"Nah, paling tidak bisa saya yang menyerahkan saja, bukan mintanya buat saya pakai ventilator itu , bukan, tapi kawan-kawan komisi ikut menyerahkan, ini bantuan, gitu dong Pak," ujar Alex.
(dwia/imk)
