Alamsyah selanjutnya memaparkan anggota TNI telah diatur dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, dalam Pasal 47 ayat 1 UU TNI.
Hal yang sama berlaku bagi anggota kepolisian, yang boleh menduduki jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri dari status polisinya. Aturan ini, tandas Alamsyah, diatur di Pasal 28 UU Polri.
Menurut Alamsyah, terdapat potensi benturan regulasi sehingga dia mendorong agar Presiden Jokowi menerbitkan perpres yang dapat mengatur terkait kriteria penempatan ASN sebagai komisaris BUMN. Sebab, jika mengubah undang-undang, akan memakan waktu lama.
"Yang dimaksud saya dengan perpres itu kan benturan antar-regulasi ini terjadi dengan menafsirkan pasal larangan di masing-masing undang-undang. Yang kedua, ada kebutuhan yang dianggap tidak terakomodasi oleh UU itu maka dibuatlah perpres tentang ploting alokasi-alokasi dari TNI, Polri, maupun ASN aktif yang boleh ditempatkan di BUMN jenis apa," kata Alamsyah.
Alamsyah mengatakan perpres tersebut diharapkan juga dapat menjawab pertanyaan terkait apakah ASN yang rangkap jabatan masih aktif bertugas di instansi sebelumnya atau tidak. Serta Perpres itu juga diharapkan bisa menjawab pertanyaan terkait gaji yang diperoleh ASN yang rangkap jabatan, apakah gajinya sekali atau dua kali.
"Pertanyaannya bagaimana dengan penghasilannya apakah rangkap atau tidak? Itu perlu perpres, tentunya tidak layak rangkap jabatan, maka diatur juga oleh perpres rangkap penghasilan, maka diatur juga oleh Perpres tentang single salary sistemnya atau penggajian tunggalnya," ujarnya.
(yld/aud)
