Menko Polhukam Mahfud Md mengaku telah berbicara dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin perihal terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Mahfud memerintahkan untuk segera menangkap Djoko, yang diketahui sempat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020.
"Saya tadi sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap buronan Djoko Tjandra. Ini adalah buronan yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung maupun kepolisian harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO, meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2020).
Tak hanya kepada pihak kejaksaan. Mahfud juga meminta polisi untuk memburu dan menangkap Djoko.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan peninjauan kembali (PK) bukan penghalang untuk menangkap Djoko. Penangkapan pria yang sudah menjadi buronan sejam 2009 lalu itu, sebut Mafhud, harus segera dilakukan demi kepastian hukum.
"Oleh sebab itu, ketika hadir di pengadilan, saya minta polisi dan kejaksaan untuk menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Jadi, tidak ada penundaan hukuman bagi orang yang sudah minta PK. Itu saja demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi," terang Mahfud.
Jaksa Agung Akui Kelemahan Mendeteksi Terpidana Djoko Tjandra:
