.webp)
Retno pun meminta Kemendikbud melakukan investigasi terhadap pengaduan yang ada. Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kemendikbud memiliki wewenang mendalami pengaduan yang ada terkait PPDB.
"Tapi kami meminta itu harus diinvestigasi. KPAI tuh nggak punya kewenangan melakukan investigasi. Jadi itu yang kami serahkan ke sini. Kami minta ada investigasi. Kedua adalah tindak lanjut yang bukan kasus tapi ada kesalahan pada dinas-dinas pendidikan karena ini kita nggak ngomong Jakarta doang, lo. Kita ngomong se-Indonesia gitu. Nah, ada beberapa kasus yang butuh ditindaklanjuti dengan inspektorat daerah maupun dengan dinas pendidikan daerah setempat," ujar Retno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Retno meminta Kemendikbud memperhatikan permasalahan di PPDB jalur inklusi. Menurutnya, banyak anak-anak yang memiliki keterbatasan tapi sudah berusia tua.
"(Jalur) inklusi yang juga menjadi sorotan kami. Anak ini secara usia melampaui untuk SMP, tapi kan kalau anak inklusi bisa umurnya tua tapi perilakunya belum dewasa. Gimana dengan anak-anak ini. Tadi kita juga menyampaikan. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat bisa ditindaklanjuti oleh Irjen Kemendikbud," tutur Retno.
Diketahui, pelaksanaan PPDB di sejumlah daerah Indonesia masih berlangsung hingga kini. Dalam pelaksanaannya, PPDB di beberapa pun mendapati kritik dari sejumlah orang tua.
Salah satu daerah yang mendapat protes terkait PPDB adalah DKI Jakarta. Sebab, pelaksanaan PPDB DKI mengutamakan syarat usia di jalur zonasi.
(maa/maa)
