.webp)
Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial (Mensos) hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB). Surat itu itu guna memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Komisi VIII mendesak Mensos, Mendes PDTT, Bappenas, Mendagri, Menkeu untuk menerbitkan surat keputusan bersama guna bersinergi memperbaiki DTKS," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto saat membacakan kesimpulan rapat kerja, di kompleks gedung MPR/DPR, Rabu (1/7/2020).
Komisi VIII juga menyoroti Kemensos soal optimalisasi pengelolaan DTKS. Yandri juga mengatakan perlu ada peningkatan anggaran untuk memperbaharui DTKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komisi VIII mendesak Kemensos lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengelola DTKS sebagaimana amanat UU 13 2011 tentang penanganan fakir miskin dan menjadi satu-satunya acuan seluruh penyelenggaraan program bansos," ujar Yandri.
"Komisi VIII mendesak pemerintah meningkatkan anggaran pemutakhiran DTKS," sambungnya.
Rapat itu dihadiri Mensos Juliari Batubara, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendes PDRR Abdul Halim Iskandar, serta perwakilan Kemendagri dan Kemenkeu. Yandri turut menyinggung soal nomor identitas tunggal.
"Komisi VIII mendorong single identity number (SIN) dijadikan sebagai satu-satunya data kependudukan di Indonesia dan menjadi rujukan bagi program yang bersifat sektoral, seperti bantuan pelindungan sosial, kesehatan, pendidikan, energi, dan sebagainya," tuturnya.
Dalam rapat itu, sempat diungkap sejumlah daerah tak memperbarui data kemiskinan. Komisi VIII mendorong kementerian terkait untuk memberikan sanksi daerah tersebut.
"Komisi VIII meminta pemerintah memberikan disinfektif fiskal atau punishment lainnya terhadap kabupaten/kota yang selama ini sama sekali tidak pernah melakukan update data kemiskinan sesuai dengan Permensos Nomor 5 tahun 2009," imbuh Yandri.
Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara mengatakan sudah ada 97,3 juta individu yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, belum semua individu di dalam DTKS itu memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
"Ini isi DTKS saat ini per Januari 2020 adalah 97,3 juta individu, 27 ruta (rumah tangga), dan 29 juta KK," kata Juliari saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Sekitar 81% individu dalam DTKS telah memiliki NIK, sementara sisanya belum. Juliari mengatakan akan mengejar sisa individu dalam DTKS yang belum memiliki NIK tahun ini.
"Dan 81% dari 97,3 juta individu tersebut sudah tercatat di tempatnya Prof Zudan (Ditjen Dukcapil Kemendagri), target tahun ini dan kita juga berterima kasih atas support dari Kemendagri Dirjen Dukcapil adalah 100% seluruh 97,3 juta itu memiliki semua," ujar Juliari.
