Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial (Mensos) hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB). Surat itu itu guna memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Komisi VIII mendesak Mensos, Mendes PDTT, Bappenas, Mendagri, Menkeu untuk menerbitkan surat keputusan bersama guna bersinergi memperbaiki DTKS," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto saat membacakan kesimpulan rapat kerja, di kompleks gedung MPR/DPR, Rabu (1/7/2020).
Komisi VIII juga menyoroti Kemensos soal optimalisasi pengelolaan DTKS. Yandri juga mengatakan perlu ada peningkatan anggaran untuk memperbaharui DTKS.
"Komisi VIII mendesak Kemensos lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengelola DTKS sebagaimana amanat UU 13 2011 tentang penanganan fakir miskin dan menjadi satu-satunya acuan seluruh penyelenggaraan program bansos," ujar Yandri.
"Komisi VIII mendesak pemerintah meningkatkan anggaran pemutakhiran DTKS," sambungnya.
Rapat itu dihadiri Mensos Juliari Batubara, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendes PDRR Abdul Halim Iskandar, serta perwakilan Kemendagri dan Kemenkeu. Yandri turut menyinggung soal nomor identitas tunggal.
"Komisi VIII mendorong single identity number (SIN) dijadikan sebagai satu-satunya data kependudukan di Indonesia dan menjadi rujukan bagi program yang bersifat sektoral, seperti bantuan pelindungan sosial, kesehatan, pendidikan, energi, dan sebagainya," tuturnya.
