Ombudsman Terima Aduan SIKM DKI Lambat Terbit hingga Rapid Test Mahal

Jakarta -

Ombudsman mengaku menerima aduan dari masyarakat hingga anggota DPR terkait surat izin keluar masuk (SIKM) DKI Jakarta yang lamban terbit. Ombudsman juga menerima aduan perihal biaya rapid test yang mahal.

"Jadi untuk SIKM di Jakarta saat ini banyak keluhan ke tim saya. Bukan hanya pada warga biasa, bahkan untuk sekelas eselon I pemerintah, anggota DPR RI yang melakukan perjalanan bukan dalam rangka dinas. Kalau anggota DPR masih bisa. Tapi dia kan ngajak istri, anak, asisten, itu kesulitan mendapatkan SIKM, menelepon tidak bisa. Sampai sekelas mereka kesulitan," kata anggota Ombudsman Alvin Lie dalam konferensi pers di kantornya, yang disiarkan di YouTube Ombudsman, Rabu (1/7/2020).

Alvin mengatakan pelayanan SIKM yang lamban menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang mau melakukan perjalanan ke luar kota. Ia juga memberikan contoh kasusnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa kasus, SIKM baru terbit pagi hari saat jadwal keberangkatan. Nah, orang-orang ini kan nggak mungkin," ujarnya.

Di samping itu, sebut Alvin, pihaknya menerima laporan mengenai adanya oknum yang menawarkan jasa agar SIKM cepat terbit. Ia meminta agar Pemprov DKI menindaklanjuti laporan tersebut.

"Yang mengkhawatirkan, ada pihak-pihak yang menawarkan jasa, 'Pak, lewat kami saja, dijamin keluar'. Ini tolong dicermati. Kalau ini sudah jadi lahan komersial, rusak sistem SIKM ini," ungkap Alvin.

Baca juga: Menhub Usul SIKM DKI Dicabut

Selain itu, Alvin menerima keluhan dari calon penumpang transportasi umum, seperti kereta api, pesawat, dan kapal, yang disyaratkan membawa hasil rapid test atau swab test. Dia menyebut banyak pihak yang mengeluh biaya tiket kereta api lebih murah dibanding biaya rapid test atau swab test.

Tak hanya itu, Alvin juga mempertanyakan syarat melakukan rapid test sebelum bisa bepergian. Sebab, sebut dia, rapid test bukan sebagai dasar untuk menyatakan calon penumpang positif atau negatif Corona.

"Nah, biayanya sering dinilai lebih mahal daripada tiket kereta. Apakah rapid test ini masih diperlukan? Ini yang kami pertanyakan. Karena, kalau kita pengin mengetahui seseorang itu terinfeksi atau tidak, kan ada diperiksa suhu, kemudian gejala, dan sebagainya," ujarnya.

Alvin turut mempertanyakan mengenai pihak maskapai penerbangan yang menyediakan rapid test dengan harga promosi. Dia mempersoalkan perbedaan biaya rapid test.

"Yang mempunyai standar harga biayanya berapa sebetulnya Bea-Cukai. Ini kan barangnya impor, ada nomor HS-nya. Meskipun dibebaskan pajak, saat masuk Indonesia, itu harus ada nilainya berapa. Ini sebaiknya pemerintah harus transparan agar tidak kemudian menjadi lahan komoditas," papar Alvin.

"Saya ke Bandara Soetta bahkan ada layanan drive thru (rapid test), tulisannya dengan harga promosi, ini menjadi persaingan dagang. Hal-hal seperti ini saya harapkan pemerintah transparan kepada publik. Berapa harganya dan siapa importirnya, ternyata importirnya beberapa saja, sehingga mereka mampu mempengaruhi pasar tidak sehat," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan persyaratan SIKM DKI Jakarta dicabut. Menurut Budi, pemberlakuan SIKM hanya di moda transportasi umum udara, yakni pesawat, lalu di kereta api (KA), dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) percuma jika pengguna kendaraan mobil pribadi dari luar DKI Jakarta tak diperiksa SIKM-nya.

"SIKM ini memang kewenangan Pemda DKI. Saya sudah memberikan catatan pada tim Gugus Tugas, itu sekalian ditiadakan saja," kata Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

"Karena percuma, udara, kereta api, bus, tapi darat tidak diberlakukan. Saya sudah sampaikan," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya