Baleg DPR Ungkap 7 Poin RUU Perlindungan PRT yang Segera Diparipurnakan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 16:58 WIB
Salah satu peserta aksi dari puluhan pekerja rumah tangga (PRT) yang tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menggelar aksi damai mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan Undang Undang (UU) Perlindungan PRT di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Dalam aksinya Jala PRT juga meminta DPR untuk menindak anggotanya yang diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap PRT bernama Toipah. Rachman Haryanto/detikcom.
Ilustrasi aki damai mendesak pengesahan RUU Perlindungan PRT (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi RUU usulan Baleg. Ada tujuh poin terkait relasi dan kehidupan profesional PRT dalam RUU tersebut.

Ketua Panja RUU Perlindungan PRT yang juga Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengungkapkan RUU Pelindungan PRT terdiri atas 12 bab dan 34 pasal. Hal-hal pokok yang diatur dalam RUU tersebut antara lain soal perekrutan PRT secara langsung maupun tidak langsung.

"Salah satu spirit mendasar dalam RUU ini adalah bahwa perlindungan terhadap PRT dalam relasi sosiokultural, bukan hubungan industrialis," kata Willy dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Berikut ini tujuh poin pokok dalam RUU Perlindungan PRT:
1. Pengaturan mengenai pelindungan terhadap PRT mengedepankan azas kekeluargaan sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Di sini, perjanjian kerja tertulis hanya diberlakukan pada PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur PRT.
3. Penyalur PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum.
4. RUU PPRT juga mengatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap PRT dari diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, baik dari penyalur PRT maupun pemberi kerja, dijalankan.
5. RUU PPRT bicara mengenai bagaimana calon PRT mendapatkan pendidikan, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun dari penyalur PRT.
6. Di dalam RUU juga termaktub ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT, termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosiokultural antara pemberi kerja dengan PRT.
7. Pengawasan terhadap penyelenggaraan PRT dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah lewat pendelegasian wewenang.

Menurut Willy, persoalan PRT tak hanya sekadar relasi antara pekerja dan pemberi kerja. Willy menyebut tak jarang ditemui masalah penipuan, eksploitasi, dan perdagangan manusia atau human trafficking yang menimpa para PRT.

"Jadi RUU ini bukan hanya bicara soal upah atau hak PRT dan kewajibannya saja. RUU ini juga bicara soal pencegahan atas potensi-potensi penindasan atas diri seorang manusia," ungkap Willy.

Selanjutnya
Halaman
1 2