Hari Bhayangkara, Kontras Kritik Penempatan Polri Aktif di Jabatan Sipil

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 14:27 WIB
Gedung Markas Besar POLRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rengga Sancaya/detikcom.
Mabes Polri Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi Polri bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-74. KontraS memberi perhatian khusus pada fenomena penempatan anggota Polri aktif pada berbagai jabatan sipil.

Dilihat detikcom di situs resminya, Rabu (1/7/2020) KontraS memberi catatan mengenai akuntabilitas Polri periode Juli 2019-Juni 2020. Laporan ini disusun berdasarkan pemantauan dan advokasi yang dilakukan KontraS sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sipil dalam mewujudkan reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk menjamin terjadinya demokratisasi dan kontrol sipil terhadap sektor keamanan.

KontraS menyatakan laporan ini dibuat berdasarkan hasil monitoring media, pendampingan hukum, serta informasi jaringan KontraS yang dianalisis dengan nilai-nilai HAM yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum internasional serta konstitusi sebagai pisau analisis.

"Pada laporan tahun ini, kami memberi perhatian khusus pada fenomena penempatan anggota Polri aktif pada berbagai jabatan sipil di berbagai instansi melalui skema penugasan yang kami nilai tidak memiliki parameter serta batasan yang jelas sehingga memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Polri," tulis KontraS.

Penugasan anggota Polri pada jabatan sipil menurut KontraS selain patut dipertanyakan legalitasnya, juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya ke depan. Di antaranya perihal konflik kepentingan dan netralitas dalam menjalankan fungsi-fungsinya baik sebagai polisi maupun pejabat pada organisasi di luar struktur Polri.

Selain itu, menurut KontraS meningkatnya angka kekerasan setiap tahunnya tidak lepas dari adanya relasi kuasa yang timpang antara Polri dengan masyarakat sipil serta kultur kekerasan yang belum hilang dari tubuh Polri. Salah satu aspek yang paling terdampak relasi kuasa serta kultur kekerasan ini adalah kebebasan sipil dengan berbagai macam peristiwa pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang yang disertai dengan penganiayaan.

"Dalam pemantauan kami, Polri tercatat sebagai lembaga yang kerap menjadi aktor dari praktik penyiksaan. Karena ketiadaan pengungkapan kasus, pola penyiksaan kini timbul pada situasi baru, yakni penyiksaan siber," tulis KontraS.

Selain itu, KontraS juga memberi perhatian khusus terhadap kasus-kasus kekerasan seputar isu Papua, utamanya sensitivitas aparat terhadap berbagai penyampaian pendapat seputar isu Papua.

"Berawal dari kekerasan saat menangani aksi massa, kekerasan sistemik juga berlanjut sampai ke meja pengadilan dengan rupa tuntutan yang sangat berat yakni 5 sampai 17 tahun penjara. Sangat sulit untuk memisahkan fenomena ini dengan stigma terhadap orang-orang yang mengaspirasikan isu papua sebagai separatis/pemberontak," tulis KontraS.

Salah satu isu kekerasan yang identik dengan Polri menurut KontraS adalah perihal penggunaan senjata api yang selama satu tahun terakhir menimbulkan 287 korban tewas dan 683 lainnya luka-luka. Meskipun Polri diberi wewenang menggunakan senjata api, KontraS memandang Polri masih belum secara ketat mengimplementasikan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang mengatur mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam setiap situasi.

Idealnya, lanjut KontraS, setiap peristiwa kekerasan di luar hukum yang dilakukan aparat kepolisian ditindaklanjuti selayaknya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yakni proses hukum sampai pada tahap persidangan. Namun, berdasarkan pemantauan KontraS disertai keterangan Mabes Polri melalui permohonan informasi publik, satu tahun terakhir tidak ada kasus kekerasan oleh anggota kepolisian yang dituntaskan melalui mekanisme pengadilan pidana.

Atas dasar tersebut, dalam laporan catatan mengenai akuntabilitas Polri periode Juli 2019-Juni 2020 KontraS memberikan rekomendasi kepada Polri. Ada 6 poin yang disampaikan, yakni:

1. Mengevaluasi penerapan mekanisme akuntabilitas terhadap diskresi aparat kepolisian agar memiliki batasan-batasan yang jelas dan terhadap siapapun yang melanggar batasan tersebut mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya.

2. Aparat Kepolisian wajib memahami implikasi dari besarnya kewenangan yang ia emban terhadap ketimpangan kuasa, baik secara kekuatan maupun hukum, dengan elemen masyarakat lainnya, baik melalui sanksi yang secara konsisten diterapkan pada setiap aparat kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaannya.

3. Mencabut Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan wabah virus COVID-19.

4. Polri wajib mengedepankan upaya-upaya persuasif dan non-kekerasan setiap kali melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan isu Papua, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.

5. Polri dapat melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan kepada anggotanya secara ketat dengan mekanisme vetting untuk mempersempit ruang gerak para aktor keamanan yang telah melakukan pelanggaran.

6. Polri wajib melanjutkan amanat reformasi sektor keamanan mengenai pemisahan antara sektor sipil dan sektor keamanan dengan tidak menggunakan celah-celah hukum untuk melakukan penempatan anggota aktifnya di berbagai jabatan sipil.

Tonton video 'Kapolri Minta Maaf Ekspektasi Masyarakat ke Polri Belum Maksimal':

(hri/fjp)