Baleg DPR RI Setujui RUU Perlindungan PRT Dibawa ke Paripurna

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 12:57 WIB
Salah satu peserta aksi dari puluhan pekerja rumah tangga (PRT) yang tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menggelar aksi damai mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan Undang Undang (UU) Perlindungan PRT di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Dalam aksinya Jala PRT juga meminta DPR untuk menindak anggotanya yang diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap PRT bernama Toipah. Rachman Haryanto/detikcom.
Ilustrasi aksi damai mendesak pengesahan RUU Perlindungan PRT. (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi usulan Baleg. RUU Perlindungan PRT selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Baleg, Rabu (1/7/2020). Mayoritas fraksi di Baleg menyatakan persetujuan terhadap RUU ini.

Sebanyak tujuh fraksi, yaitu Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyetujui RUU Perlindungan PRT dengan sejumlah catatan. Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dan menyerahkan keputusan kepada forum, sementara Fraksi PDIP meminta penundaan RUU Perlindungan PRT.

"Melihat dari komposisi yang ada dalam rapat Baleg hari ini, kita meminta persetujuan dari rapat Baleg ini, RUU ini menjadi usul inisiatif Baleg, menyetujui dengan memberikan penyempurnaan-penyempurnaan yang diberikan oleh fraksi. Apakah usulan ini dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi yang memimpin pengambilan keputusan.

"Setuju," jawab anggota Baleg, yang disusul ketukan palu dari Awiek.

Awiek meminta catatan dari tiap fraksi disampaikan secara tertulis. RUU Perlindungan PRT selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan.

"Nanti dilengkapi dengan surat secara tertulis sehingga itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan ini yang juga akan kita sampaikan pada rapat paripurna, sehingga nanti menjadi bahan review juga bagi pemerintah ketika kita menyusun DIM-nya bahwa dari fraksi-fraksi, draf RUU-nya ada sekaligus catatan-catatannya ada," ujar Awiek.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas sebelumnya menyatakan RUU ini bertujuan memberikan perlindungan dasar yang bersifat sosiokultural. Ia menegaskan perlindungan PRT dalam RUU ini tidak akan menjadi hubungan industrial.

"Sebenarnya yang kita inginkan adalah perlindungan yang bersifat sosiokultural, jadi tidak mengubah secara drastis dan tidak menimbulkan perdebatan apakah perlindungan PRT ini menjadi hubungan industrialis, itu sama sekali tidak. Kita hanya memberikan perlindungan-perlindungan dasar," ujar Supratman.

"Contohnya bagaimana kemudian PRT itu harus diberi hak perlindungan terhadap kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan itu harus dijamin oleh penerima kerja. Saya pikir itu yang pokok yang paling penting yang paling mendasar," imbuhnya.

Pengesahan RUU Perlindungan PRT ini sebelumnya mendapatkan desakan dari Komnas Perempuan. Adanya RUU tersebut dinilai bisa memberikan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia.

"Meminta DPR RI untuk segera mensahkan RUU Perlindungan PRT untuk menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum kepada PRT. Adanya UU Perlindungan PRT ini juga akan memberikan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan menciptakan situasi kerja yang layak dan menguntungkan bagi PRT dan Pemberi Kerja," demikian bunyi siaran pers Komnas Perempuan, Rabu (17/6).

(azr/gbr)