Ortu Tak Sepakat PPDB DKI Jalur Bina RW: Hanya Beri Kesenangan Sesaat

Rahel Narda C - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 11:46 WIB
Para orang tua dan wali murid berunjukrasa di depan Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/06/020). Mereka menolak penerapan juknis PPDB DKI Jakarta yang berdasarkan usia.
Ilustrasi Penolakan Syarat Usia di PPDB DKI 2020 (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta kini membuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi melalui bina RW untuk peserta didik baru yang rumahnya dekat dengan sekolah. Sejumlah orang tua murid merasa itu bukan solusi atas keluhan ortu terhadap syarat usia di PPDB DKI 2020.

Ortu bernama Agung Wibowo (46) mengungkapkan keluhan ortu yang diaspirasikan melalui aksi unjuk rasa meminta adanya perubahan dalam Surat Keputusan Kadisdik DKI Nomor 501 Tahun 2020 tentang PPDB 2020/2021. Namun, menurut Agung, Dinas Pendidikan DKI hanya memberikan solusi sesaat melalui pengadaan PPDB jalur 'Bina RW'.

"Permasalahan yang paling simpel adalah, ini kan seperti ini lah... kita kemarin demo-demo kemarin kita ingin mengubah kebijakan dari SK (Kadisdik DKI Nomor 501 Tahun 2020) itu kan seperti anak kecil yang sedang nangis terus kan dikasih permen. Dia mau minta beli mainan nggak dikasih sama orang tuanya. Dibeli permen, dikasih permen. Ini kan ibaratnya apa ya.. hanya memberikan kesenangan sesaat. Saya tidak sepakat dengan (jalur) bina RW ini," kata Agung saat dihubungi pada Rabu (1/7/2020).

Lebih Lanjut, Agung mengatakan tidak ada sekolah yang masuk kawasan kelurahan dan lingkungan RW sekitar tempat tinggalnya. Dia pun tidak sepakat dengan adanya kebijakan jalur 'Bina RW'.

"Jujur saja di kelurahan saya nggak ada sekolahan, nggak ada SMA. SMA negeri tuh nggak ada di satu kelurahan. Kelurahan saya di Utan Kayu Utara, itu nggak ada SMA. Ini gimana mau bina RW. Saya tidak sepakat," ungkapnya.

Selain itu, Agung mengungkapkan akan terus menolak peraturan PPDB DKI 2020. Dia pun berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat mengeluarkan peraturan gubernur guna menghapuskan SK Kadisdik DKI Nomor 501 Tahun 2020 tentang PPDB 2020/2021.

"Ya tetap kita akan menolak PPDB itu, kita akan tetap menuntut untuk mencabut itu ataupun kalau perlu kita akan minta Pak Gubernur Anies untuk mengeluarkan peraturan gubernur karena kan SK (Nomor 501 Tahun 2020) dikeluarkan Kepala Dinas, sedangkan yang tertinggi itu adalah pak gubernurnya," ucap Agung.

Tonton video 'Curhat Ortu yang Anaknya Tak Lolos PPDB DKI 2020':

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2