Sektor Ketenagakerjaan Butuh Kolaborasi Hadapi Dampak Covid-19

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 22:18 WIB
Menaker Ida Fauziyah mengunjungi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kota Bandung, Jabar. Menaker peserta BLK dapat diserap di sektor industri.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap pentingnya sinergi antara perusahaan, pekerja, serta pemerintah dalam pemberdayaan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0. Sinergi dapat terjalin dalam hal pengelolaan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan SDM, serta dunia usaha, dan penyusunan kebijakan.

"Semua kerja sama itu dilandasi oleh kepentingan bersama bagi kemajuan perusahaan, penciptaan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja," ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Kabarenbang) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Ia mengungkapkan, terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan, diperlukan program pelatihan dan dukungan bagi wirausahawan muda untuk meningkatkan kesempatan bekerja.

Tri menambahkan, pemerintah perlu mengombinasikan jaminan sosial dengan investasi pada layanan ketenagakerjaan (public employment services), mengombinasikan pelayanan digital dengan konseling personal dan jasa penempatan, serta meningkatkan informasi tentang pasar tenaga kerja.

"Sedangkan perusahaan melakukan perencanaan ulang tentang bisnis usahanya serta kebutuhan tenaga kerjanya, baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan," ujar Tri,

Ia mengungkapkan, guna mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pengangguran, pemerintah telah menetapkan enam kebijakan strategis. Pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Kedua, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja.

Ketiga, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal. Keempat, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Kelima, perluasan program industri padat karya. Keenam, pemerintah memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.

Kemnaker, ungkap Tri, telah melakukan pendataan terhadap perusahaan yang terdampak, serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK. Pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja juga diperhatikan, sehingga mereka diperlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan di BLK dengan memproduksi masker, alat pelindung diri, hand sanitizer, bilik disinfektan, wastafel sistem injak, dan face shield.

"Kami juga meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan," kata Tri.

(prf/ega)