Kepala BPH Migas Bertemu Plt Gubernur Aceh Bahas BBM dan Gas

Inkana Putri - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 18:31 WIB
BPH Migas
Foto: Inkana Putri/detikcom
Banda Aceh -

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa mengunjungi Plt. Gubernur Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Aceh, hari ini. Adapun kunjungan tersebut dalam rangka membahas pembangunan energi di Aceh.

"Tusi (tugas dan fungsi) BPH Migas sesuai undang-undang itu adalah bagaimana mengatur dan mengawasi ketersediaan BBM di NKRI termasuk di wilayah Aceh dan memanfaatkan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Jadi dua hal yang kita bicarakan, pertama masalah BBM yang kedua masalah gas," ujarnya saat ditemui detikcom, Selasa (30/6/2020).

Dari sisi gas, kata Ifan, sapaan akrab Fanshurullah, meminta semua pihak agar dapat memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Dalam kunjungannya kemarin ke PT Perta Arun Gas, Pipa Arun Belawan, dan PT Pupuk Iskandar Muda, ia melihat adanya potensi gas yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan menggerakan ekonomi Aceh.

"Kita ingin gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari PHE (Pertamina Hulu Energi), kita berharap kepada semua pihak di sini tolong kita gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi sehingga bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan," ungkapnya.

Adapun pipa yang telah dibangun oleh Pertamina Gas (Pertagas) bisa dimaksimalkan utilisasinya yang mana saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD, gas yang mengalir hanya 125 MMSCFD. Dalam memaksimalkan utilisasi gas tersebut, Ifan menginginkan agar dibangun kawasan industri berbasis gas sepanjang pipa tersebut.

Lebih lanjut, Ifan menjelaskan, saat ini ada sebanyak 1,5 juta sambungan rumah (SR) yang bisa menggunakan jaringan gas (jargas). Artinya, sebanyak 1,5 juta rumah di sepanjang pipa dapat menggunakan jargas. Jika telah selesai, nantinya pembangunan jargas ini akan bisa mengurangi LPG yang disubsidi oleh pemerintah hingga Rp 50 triliun dan mengurangi impor LPG yang mencapai 70%.

"Yang lebih penting lagi masalah jargas. Kita ingin pipa yang dibangun Arun Belawang ini dibangun juga jargas BPH Migas sudah mengidentifikasi ada potensi yang bisa menggunakan gas ini sebanyak 1,5 juta," imbuhnya.

Ifan menjelaskan, untuk harga gas jargas sepenuhnya ditetapkan oleh BPH Migas dan selalu dibawah harga gas LPG 3 Kg. Harga jargas sendiri terbagi menjadi RT-1 = PK-1 dan RT-2 = PK-2 dimana RT-1 = PK-1 dikhususkan untuk pelanggan kecil yang setara dengan yang menggunakan LPG 3 KG, sedangkan RT-2 = PK-2 untuk menengah ke atas. Berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2019, harga untuk RT-1 = PK-1 adalah Rp 4.250/m3 dan RT-2 = PK-2 sebesar Rp 6.250/m3.

Terkait Bahan Bakar Minyak (BBM), Ifan mengatakan nantinya di Aceh akan ada pembangunan BBM Satu Harga di 11 lokasi. Saat ini telah ada 3 lokasi yang telah dibangun yakni di Kec. Pulau Banyak, Kec. Terangun, dan Kec. Rikit Gaib.

"BBM Satu harga untuk wilayah Aceh ada 11 lokasi, yang sudah dibangun ada 3 lokasi dan akan dibangun lagi 8 lokasi. BBM satu harga ini penting juga untuk mewujudkan keadilan," pungkasnya.

Ifan juga mengimbau untuk menjaga kuota BBM agar tidak over kuota. Pasalnya, di 2020 untuk solar dan premium ada beberapa kabupaten/kota yang kuotanya di atas yang telah ditetapkan BPH Migas. Ia juga berharap agar semua pembangunan energi di Aceh dapat berjalan lancar agar pembangunan dari hulu hingga hilir dapat terintegrasi.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota DPR RI Komisi VII Ridwan Hisjam dan Anwar Idris, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh Mohamad Faisal, dan para jajaran dari PT Perta Arun, Pertamina Gas, dan Pertagas Niaga.

(prf/ega)