Terpidana kasus suap dana hibah KONI, Imam Nahrawi, meminta agar aliran dana Rp 11,5 miliar dari KONI ditelusuri sampai tuntas. Menanggapi itu, KPK mengaku akan mengadakan rapat untuk membahas kelanjutan kasus eks Menpora itu.
"Terkait pengembangan kasus, kita akan rapat minggu depan untuk mendalami hal tersebut. Dengan rapat dengan seluruh penyidik, para deputi, direktur, apakah kemudian informasi itu bisa dikembangkan atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2020).
Namun Lili menyebut banyak hal yang harus dipenuhi oleh KPK sebelum mengembangkan suatu kasus tindak pidana korupsi. Hal-hal itu antara lain alat bukti yang cukup dan saksi-saksi.
"Lagi-lagi kita lihat apakah cukup alat bukti dan saksi dan kemudian apakah itu disebutkan dalam putusan," sebutnya.
Selain itu, Lili mengatakan KPK belum menentukan sikap terkait putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap Imam Nahrawi. Menurutnya, KPK akan menentukan sikap setelah pimpinan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum.
"Apakah KPK akan lakukan menempuh upaya hukum? Tentu kita tunggu laporan dari jaksa penuntut umum. Karena dalam masa waktu 7 hari pasti akan dikonsultasi dengan pimpinan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Imam Nahrawi dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait pencairan dana hibah KONI. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti rugi Rp 18,1 miliar.
