Riwayat PPDB Zonasi sejak 2017 hingga Perbedaan soal Usia di DKI pada 2020

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 16:51 WIB
Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah)
Foto ilustrasi PPDB. (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Kemendikbud menjelaskan riwayat penerapan sistem zonasi dan batas usia pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sekolah. Kemendikbud mengatakan sistem zonasi itu pertama kali dimulai pada tahun ajaran 2017-2018.

Hal itu dikatakan oleh Plt Dirjen PAUD-Pendidikan Tinggi Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, dalam diskusi yang disampaikan secara online, Selasa (30/6/2020). Hamid mengatakan tahun ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan sistem zonasi.

"Sebenarnya PPDB dengan sistem zonasi kita mulai tahun ajaran 2017-2018, ini sudah keempat kalinya kita lakukan PPDB sistem zonasi dan berbagai ketentuannya itu hampir sama, misalnya prinsipnya harus transparan, akuntabel, objektif dan tentu nondiskriminatif itu yang kita siapkan sejak tahun 2017. Yang paling banyak berubah itu persentase pada sejak jalur, itu yang paling banyak berubah. Tapi ketentuan lainnya itu, misalnya masalah umur dan seterusnya, semuanya sudah ada sejak tahun 2017," jelas Hamid.

Hamid menjelaskan alasan Kemendikbud membuat sistem zonasi ini untuk menghilangkan diskriminasi antara kelompok menengah atas dan kelompok menengah bawah. Menurutnya, sistem zonasi ini sistem yang menyeluruh tanpa pandang bulu, berbeda jika sekolah ditentukan dengan nilai ujian nasional (UN).

"Kita tahu biasanya UN itu nilai bagus biasanya di kalangan kelas atas, karena mereka dengan segala fasilitas bisa kursus sekolahnya dapat yang bagus, akhirnya mereka itu secara sistem mendapatkan sekolah bagus. Sementara masyarakat kelas menengah ke bawah itu by sistem juga mendapatkan sekolah yang kurang bagus, dan mereka kadang-kadang tersingkir dari sistem, sehingga kelompok masyarakat bawah ini perlu kita proteksi. Itulah kenapa kita perkenalkan sistem zonasi," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dalam menentukan sistem zonasi yang baik, Kemendikbud juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerahlah yang menyesuaikan sistem zonasi ini di masing-masing daerahnya.

Terkait ketentuan usia, Hamid menjelaskan aturan batas usia itu sudah ditentukan di Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Batas usia tertuang dalam Pasal 49.

"Diatur pasal 49 tentang usia, di situ ada hading penerimaan peserta didik baru, dan kita ambil di sana. Jadi sebenarnya itu dasar yang bisa kita ambil, walaupun mungkin masyarakat sekarang merasa itu kurang relevan, itu ya harus kita diskusikan, karena PP kan bukan Kemendikbud yang nyusun, tapi semua kementerian dan daerah harus diskusikan, itu diterbitkan tahun 2010," tutur dia.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2