Sempat Menolak, Gerindra Ubah Sikap Jadi Setujui RUU Pilkada Serentak 2020

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 12:42 WIB
Logo Gerindra - 2019
Partai Gerindra (Redaksi)
Jakarta -

Partai Gerindra awalnya menolak RUU tentang Perppu Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan menjadi undang-undang. Namun Gerindra mengubah sikap fraksi dalam rapat Komisi II dan menyetujui RUU tersebut.

Hal itu mengemuka dalam pembahasan tingkat I RUU di Komisi II DPR bersama Mendagri dan Menkum HAM, Selasa (30/6/2020). Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Hendrik Lewerissa, yang membacakan sikap fraksi awalnya membeberkan alasan Gerindra menolak RUU tersebut.

Gerindra beralasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat dan penyelenggara pemilu. Selain itu, Gerindra khawatir pilkada di tengah pandemi akan mengurangi kualitas demokrasi hingga berpotensi politik uang karena memanfaatkan bantuan sosial.

"Atas dasar itulah Fraksi Partai Gerindra berpendapat tidak memberikan persetujuan atau menolak RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk disahkan menjadi undang-undang dan merekomendasikan pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tahun 2021," ujar Hendrik saat membacakan sikap fraksi.

Rapat lalu dilanjutkan dengan pembacaan sikap fraksi di Komisi II. Namun, setelah Fraksi PKS membacakan sikap, Hendrik menginterupsi untuk menyampaikan sikap final Fraksi Gerindra.

"Inilah posisi politik, sikap Fraksi Partai Gerindra yang paling final. Fraksi Partai Gerindra menyetujui, Fraksi Partai Gerindra secara bulat dan tegas menyetujui RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk disahkan menjadi undang-undang dan merekomendasikan pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tahun 2020 tanggal 9 Desember sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah," ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Sementara itu, semua fraksi di Komisi II telah menyampaikan sikap dan pandangan fraksinya terkait RUU Pilkada 2020. Selain Gerindra yang mengubah pandangan fraksinya menjadi setuju, semua fraksi lain menyetujui RUU tersebut.

Agenda rapat dilanjutkan dengan pandangan akhir pemerintah. Selanjutnya, rapat akan mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

(azr/imk)