KPK Panggil Eks Dirkeu PT DI Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 10:40 WIB
Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) Budi Santoso berada di dalam mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan Budi Santoso dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
Foto: Eks Dirut Utama PTDI (Persero) Budi Santoso. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI).
Jakarta -

Penyidik KPK memanggil eks Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dirgantara Indonesia (DI), Hermawan Hadi Mulyana terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di perusahaan BUMN tersebut. Hermawan dipanggil guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PT DI, Budi Santoso.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).

Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain di antaranya Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN tahun 2010-2012, Irnanda Laksanawan; Kadiv Busines, Development dan Marketing PT DI, Ade Yuyu Wahyuna; Dirut PT Niaga Putra Bangsa, Lineke Priscela; Kasir PT Sincere Valindo, Jannie; dua karyawan swasta bernama Agus Widaryanto dan Sugeng Riyadi. Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka Budi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI, Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI pada 2007-2017. Kedua tersangka diduga melakukan korupsi dengan modus membuat kontrak fiktif.

"Mulai Juni 2008 sampai 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia (persero) yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

KPK menyebut selama 2011 sampai 2018, keenam perusahaan mitra/agen itu mendapat pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta. Kemudian, ada sejumlah pejabat PT DI, termasuk Budi dan Irzal, yang meminta sejumlah uang ke enam mitra/agen tersebut. Total uang yang sudah diterima senilai Rp 96 miliar.

KPK menduga perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara dengan Rp 125 miliar. Jika ditotal, kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp 330 miliar.

Tonton video 'ICW Soroti Merosotnya Jumlah OTT KPK di Era Firli Bahuri':

(ibh/elz)