Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Mengingat kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi COVID-19.
"Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen di antaranya adalah perempuan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).
Bamsoet menuturkan berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi COVID-19.
Begitupun dengan negara lainnya seperti Prancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi COVID-19. Di Afrika Selatan, 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.
"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan COVID-19 di setiap negara. Indonesia tak boleh mengabaikan desakan tersebut. Jangan biarkan COVID-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit," imbuhnya saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi COVID-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.
"Pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0-100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan tren perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.
"Saya meyakini, tren peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat. Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. KOWANI sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.
"Perempuan adalah aset, potensi dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, dari seorang perempuan, seorang ibu. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet.
(mul/mpr)
