Penjelasan Kantor Pos Depok soal Bansos 300 Kg Telur Busuk dan Dimusnahkan

Matius Alfons - detikNews
Senin, 29 Jun 2020 15:15 WIB
Pelayanan di Kantor Pos Filateli tampak beroperasi normal di masa new normal. Meski begitu, sejumlah protokol kesehatan diterapkan guna cegah COVID-19.
Ilustrasi Kantor Pos Indonesia (Foto: Pradita Utama)
Depok -

Kantor Pos Depok memberikan penjelasan terkait ribuan bantuan sosial (bansos) yang tak tersalurkan dan pemusnahan 300 kilogram telur tak layak. Pihak Kantor Pos menjelaskan bansos dan 300 kilogram telur tersebut merupakan barang retur atau tidak berhasil diantarkan ke penerima.

"Jadi gini sebetulnya itu kan barang-barang yang memang tidak berhasil kita antar, dalam arti kata si penerimanya itu tidak dikenal, dipindah alamat, meninggal tanpa ahli waris, dan penerima bantuan double gitu," kata Kepala Kantor Pos Depok, Diki Hendrawansah saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Kantor Pos Depok akhirnya memutuskan untuk memusnahkan barang retur tersebut. Alasannya, karena khawatir lantaran telur tersebut sudah berada di dalam gudang selama seminggu.

"Jadi itu barang retur, disimpan dulu di gudang kita. Nah sebetulnya telor ada masanya ya, untuk hindari bau dan sebagainya, dan telur 300 kg belum tentu busuk (semua), cuma waktu lebih dari seminggu itu kita untuk minimalisir penyakit lebih baik kita musnahkan," ucapnya.

Diki mengatakan proses pemusnahan 300 kilogram telur itu berlangsung pada Sabtu (27/6) yang lalu. Sementara itu, dia memastikan ribuan bantuan sosial lainnya masih disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya.

"Jumlah barang yang retur, tidak berhasil antar itu ada sekitar 4 ribuan dari total 47 ribu (RTS) lebih bantuan, jadi 43 ribu sudah berhasil kita antar, yang sisa 4 ribuan. Isinya paket paket itu dalam keadaan baik dan tunggu instruksi lebih lanjut apa diserahkan kemana yang berhak," ungkap Diki.

Sebelumnya, Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad angkat bicara soal adanya 300 kilogram telur busuk dan ribuan paket bansos yang tidak tersalurkan. Idris mengatakan bahwa pendistribusian bansos itu adalah tanggung jawab pihak pos.

"Berkenaan dengan paket bansos Provinsi Jawa Barat yang diberitakan banyak membusuk, dengan ini disampaikan bahwa tanggung jawab distribusi bansos Provinsi Jawa Barat adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Kantor Pos," kata Idris dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Idris mengatakan pihak Kantor Pos memang diberikan tanggung jawab untuk pendistribusian bansos provinsi Jawa Barat. Karena itu, pihak pos diminta bertanggungjawab terkait itu.

"Kantor Pos yang bertanggungjawab terhadap pendistribusian Bansos Provinsi Jawa Barat hingga ke penerima manfaat sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan," ucapnya.

(maa/mea)