.webp)
PKS menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengancam akan me-reshuffle menteri bila tidak ada progres yang signifikan dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Arahan presiden Jokowi marah-marah ke jajaran kabinetnya yang disebar ke publik itu dianggap sebagai bentuk keluh kesah.
"Arahan Presiden Jokowi kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan COVID-19 saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis, 18 Juni 2020 menunjukkan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani krisis COVID-19," ungkap Juru Bicara PKS, Pipin Sopian kepada wartawan, Senin (29/6/2020).
"Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal Kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pipin, Jokowi sebagai presiden seharusnya memantau langsung kebijakannya menterinya dalam menangani krisis setiap harinya. Ia mengingatkan soal pepatah dalam manajemen kepemimpinan 'you get what you inspect, not what you expect'.
"Jika Presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani COVID-19. Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan di berikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?" tutur Pipin.
Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menyebut beban masyarakat saat ini semakin tinggi. Masyarakat, kata Pipin, butuh solusi konkret dan progres positif penanganan pandemi Corona dan dampaknya.
"Bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah. Arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Bahkan sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari Rp 75 T yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan," urainya.
Pipin mengatakan, permasalahan internal kabinet tak seharusnya jadi konsumsi publik. Ia menyebut, sikap Jokowi yang justru memberi ancaman tidaklah bijaksana.
"Kalau kerja menterinya nggak beres, silahkan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ngancem reshuffle. Kinerja menteri buruk direshuffle aja. Jangan berkeluh kesah," tutur Pipin.
"Kalau berhasil, pemimpin baik tak lupa memberi apresiasi berbagai pihak yang terlibat dan tidak mengklaimnya sebagai keberhasilannya sendiri. Kalau gagal, dia bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, bukan menyalahkan orang lain atau anak buahnya," tambah dia.
Pipin juga meminta agar Jokowi fokus menangani pandemi Corona. Ia mengatakan, dramaturgi politik tidak sebaiknya dilakukan dalam situasi seperti ini.
"Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," kata Pipin.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak-ibu tidak merasakan itu sudah," imbuhnya.
Jokowi Siap Reshuffle Demi Kepentingan Rakyat
Bukan tanpa alasan Jokowi mengancam siap me-reshuffle menteri yang tidak beres dalam menangani pandemi Corona. Ini dilakukan untuk kepentingan rakyat.
Jokowi mengungkapkan, progres penanganan dampak ekonomi akibat Corona yang tidak menggembirakan. Pada poin inilah, Jokowi menegaskan siap mempertaruhkan reputasi politik demi rakyat dan negara.
"Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean. duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," ujar dia.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perppu lagi saya buatin perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," sambung Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi bahkan menegaskan siap membubarkan lembaga hingga merombak kabinet demi kepentingan rakyat. Jokowi ingin para menteri bekerja ekstra-luar biasa di masa pandemi Corona ini.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tegas mantan Wali Kota Solo itu.
Dukungan untuk Jokowi
Pernyataan Jokowi kepada para menterinya itu mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Partai Gerindra sebagai koalisi menghormati langkah tegas Jokowi di era Corona ini.
Sebagai Presiden, Gerindra menilai wajar jika Jokowi mengingatkan menterinya bekerja lebih serius. Kejengekelan Jokowi dianggap sebagai bentuk empati pada penderitaan rakyat akibat pandemi Corona saat ini.
"Kami menghormati dan bisa memahami pernyataan beliau. Soal COVID-19 ini memang jangan dianggap remeh, belum ada satu negara pun yang benar-benar telah berhasil mengatasinya. Saya berharap sikap keras Pak Jokowi ini bisa direspons positif oleh kabinet dalam bentuk kerja yang lebih sistematis," ucap juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman.
Dukungan juga didapatkan dari PAN sebagai partai oposisi. PAN menyebut langkah Jokowi memperingatkan menterinya untuk bekerja lebih keras lagi merupakan langkah yang tepat.
"Apa yang disampaikan presiden itu menurut saya adalah benar. Sangat wajar dan tepat jika presiden marah, tugas beliau adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presiden lah yang berhak memberikan teguran dan peringatan," kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay.
Saleh mengatakan apa yang disampaikan dalam pidatonya itu merupakan kekecewaan Jokowi akan capaian para menteri yang belum memuaskan. Menurutnya, apa yang dinilai Jokowi dalam menghadapi pandemi ini ditanggapi oleh para menteri dengan biasa-biasa saja.
"Bagi presiden, apa yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sudah extraordinary, kejadian luar biasa. Sayangnya, menurut presiden para menteri menganggapnya masih biasa-biasa saja. Titik itu yang menyebabkan presiden kesal dan marah," tuturnya.
Tonton video 'Jokowi: Untuk Rakyat, Saya Bisa Bubarkan Lembaga Hingga Reshuffle!':
