Pemerintah Kota Bogor kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) empat tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil WTP LKPD di Tahun Anggaran 2019 Pemkot Bogor tersebut disampaikan langsung secara daring oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
"Setiap tahun kami deg-degan karena WTP ini bukan hanya mempertahankan predikat, tapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2020).
Bima mengatakan WTP tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi dari Ketua dan Anggota DPRD. Ia pun mengucapkan apresiasi kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bogor yang terus menyempurnakan.
"Raihan WTP ini membuat Kota Bogor tetap pada standar pemerintahan yang bersih dan transparan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan opini WTP keempat yang diberikan BPK kepada Pemkot Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor agar menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu, opini WTP ini pun diharapkan bisa menjadi pemacu dan pemicu semangat untuk mempertahankan kinerja ke depan.
"Kami juga akan segera menindaklanjuti masukan ataupun kekurangan yang saat ini masih ada. Hal ini agar tata kelola keuangan bisa secara maksimal dikelola mengingat masih dalam pandemi," ungkap Atang.
Senada dengan Atang, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, WTP bukan hanya sekadar menjadi kebanggaan tapi menyangkut kinerja pengelolaan keuangan di pemerintah, baik di dinas maupun di DPRD. Dengan opini WTP berarti Pemkot Bogor dianggap mampu mempertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan.
"Kita tidak perlu euforia yang berlebihan, karena WTP itu wajib. Sebaliknya WTP ini harus jadi pemicu di semua dinas agar terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asetnya sehingga opini WTP bisa dipertahankan," pungkasnya.
(prf/ega)
