.webp)
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Laskar Pemuda Merah Putih (LPMP) melakukan aksi unjuk rasa di gerbang perbatasan Ranomeeto-Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Massa aksi meminta pemerintah provinsi lebih transparan dalam penanganan TKA yang datang di Sultra.
"Kami meminta kepada pemerintah provinsi agar transparan terkait masuknya TKA China di Sultra," ujar Febri salah seorang para pengunjuk rasa saat orasi pada Jumat (26/6/2020).
Pengunjuk rasa mendesak pemerintah lebih tegas dalam menerapkan aturan kepada para TKA. Pihaknya meminta pemerintah segera merealisasikan janjinya untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menantang karena dengan masuknya 500 TKA ini dijanjikan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 5.000 orang," kata massa aksi.
Massa aksi berjanji, jika pemerintah tidak tegas menyikapi kedatangan TKA, aksi unjuk rasa akan terus dilakukan bahkan dalam jumlah yang lebih banyak.
Sebelumnya diberitakan PT VDNI dan PT OSS, perusahaan yang menerima 500 TKA China di Sultra, menyatakan TKA akan bekerja selama 6 bulan. Para TKA itu akan bekerja sebagai tenaga ahli dalam penyelesaian pembangunan pengolahan dan pemurnian bijih tambang atau smelter di Kabupaten Konawe, Sultra.
Tonton video 'Perusahaan Sebut Kontrak Kerja TKA China di Sultra Selama 6 Bulan':
"Mereka adalah tenaga ahli yang dari pihak kontraktor untuk penyelesaian pembangunan smelter kita yang ada di VDNI dan OSS. Kalau melihat perkembangan yang ada, kita saat ini tengah membangun 33 tungku yang ada di OSS dan ada penyempurnaan pembangunan di Virtu," kata External Affairs Manager PT VDNI dan PT OSS, Indrayanto, Kamis (25/6).
Dia pun menuturkan secara keseluruhan TKA yang akan dipekerjakan 500 TKA dan akan datang bertahap. Indrayanto mengatakan TKA itu akan bekerja selama 6 bulan.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas angkat bicara terkait hal ini. Dia meminta perusahaan yang mempekerjakan 500 TKA China tersebut juga mengutamakan tenaga kerja lokal di Sultra.
Menurut Lukman, datangnya 500 TKA China di Sultra merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang juga didukung pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sultra. Namun perusahaan juga harus mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal di Sultra.
"Ini kan tentang proyek strategis nasional jadi kita harus dukung, hanya saja pabrik juga harus perhatikan orang daerah," kata Lukman di Kendari, Jumat (26/6).
