Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam putusannya terhadap Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, memerintahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kompensasi kepada mantan Menko Polhukam Wiranto sebesar Rp 37 juta. Kuasa hukum Wiranto, Adi Warman, menyebut kliennya tak pernah meminta kompensasi tersebut.
"Pertama, tentunya Pak Wiranto tidak meminta kompensasi tersebut. Tapi diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Teroris," ucap Adi saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).
Adi menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berwenang soal kompensasi tersebut. Dia menyebut pemberian kompensasi tersebut diatur dalam UU.
"Jadi di sini LPSK lebih berperan, korban meminta atau tidak. Korban mengajukan atau tidak mengajukan, Menurut UU, negara memberikan kompensasi," kata Adi.
Adi menegaskan Wiranto tidak meminta kompensasi. Wiranto, kata dia, bisa saja menerima kompensasi tersebut untuk kemudian disumbangkan.
"Yang jelas kita tidak meminta. Kalau (pemerintah) memberikan, akan kita lihat, bisa terima atau tidak. Nanti pribadi Pak Wiranto bisa juga menerima tapi disumbangkan. Tapi itu karena perintah UU, maka Pak Wiranto taat hukum," ucap Adi.
Tonton video 'Jadi Korban Teror, Wiranto Bakal Dapat Kompensasi Rp 37 Juta':
