.webp)
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan siap mendukung penuh langkah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memerangi sindikasi penempatan Pekerja Migran non prosedural atau undocumented.
"TNI setuju dengan BP2MI dalam pemberantasan dan memerangi sindikasi penempatan PMI non prosedural. Ini adalah praktik bisnis kotor yang harus segera diperangi," jelas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menerima audiensi Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Kamis (25/6/2020).
Untuk mendukung langkah tersebut, Panglima TNI siap bekerja sama dengan menggerakkan seluruh matra, khususnya di daerah-daerah perbatasan, dan kantong-kantong potensial PMI. "TNI sangat setuju dan akan sikat mafia sindikasi ini dengan membentuk operasi bersama," tegas Benny dalam keterangan tertulis yang diterima Detik.com, Kamis malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai data BP2MI, ie melanjutkan, terdapat 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem BP2MI. Pada 2019, PMI tersebut telah menyumbang devisa kepada negara sebesar Rp 159,6 Triliun. Namun, jika merujuk data dari World Bank, ada 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri.
"Bisa dibayangkan remitansi yang seharusnya masuk ke negara dengan selisih 5,3 PMI yang dikirim ke luar negeri melalui jalur unprosedural. Sangat jelas negara telah dirugikan oleh para mafia sindikasi itu. Itu juga risiko tinggi bagi pekerja migran karena berada di luar kontrol negara," tutur Benny.
(jat/jat)
