DPR: Pengetatan Pengamanan Akan Pisahkan SBY dari Rakyat

Jakarta - Pengetatan pengamanan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ancaman penculikan teroris, dinilai berlebihan. Langkah itu akan semakin memisahkan presiden dari rakyat. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno saat ditemui detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/12/2005).Menurut Mbah Tardjo, panggilan akrab Soetardjo, pengetatan pengamanan itu akan membuat SBY tidak bisa lagi bergaul dekat dengan rakyat. Padahal SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. "Dipilih langsung oleh rakyat ya harus dekat dengan rakyat," kata Mbah Tardjo. Mbah Tardjo tidak percaya dengan informasi Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebutkan presiden jadi target penculikan teroris. Jika teroris itu orang Indonesia, katanya, tidak akan berani melakukan tindakan penculikan itu. "Biasa sajalah pengamanannya. Saya nggak percaya itu (ancaman penculikan terhadap penjabat). Sudahlah jangan khawatir," imbau Mbah Tardjo. Lebih lanjut politisi dari PDIP itu mengimbau BIN agar bisa memilah informasi yang akan disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan keresahan. "Informasi yang bisa menimbulkan keresahan pada masyarakat tak perlu dikemukakan di publik. Yang terpenting yang harus dilakukan BIN adalah kerja keras sebagaimana tugas yang diamanatkan kepadanya," kata Mbah Tardjo.Pengetatan pengamanan presiden disampaikan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, Minggu (25/12/2005) lalu. Pengetatan dilakukan karena adanya informasi intelijen yang menyebutkan ada ancaman serius terhadap keselamatan kepala negara, ibu negara dan keluarganya. Terkait pengamanan itu, SBY akan mengurangi kebiasaan seperti berjabat tangan dengan anggota masyarakat, memenuhi kerumunan masyarakat dan kebiasaan berjabat tangan dalam mobil dengan kaca terbuka. (iy/)