BKKBN Gencarkan Sosialisasi Cegah Lonjakan Kehamilan di Masa Pandemi

Yudistira Imandiar - detikNews
Kamis, 25 Jun 2020 13:54 WIB
Pregnant woman with alphabet cubes spelling Boy
Foto: iStock
Jakarta -

Deputi Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Lalitbang) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rizal Damanik menjabarkan, berdasarkan data UNFPA 47 juta wanita di dunia kesulitan mengakses alat kontrasepsi selama masa pandemi virus Corona. Tujuh juta di antaranya diperkirakan bakal mengalami kehamilan tak terencana.

Mengantisipasi hal tersebut, ia mengatakan, BKKBN telah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya yaitu memberikan informasi berkelanjutan perihal layanan keluarga berencana dan kontrasepsi.

Ada dua informasi utama yang disampaikan BKKBN kepada masyarakat. Pertama, yaitu menunda kehamilan, dan berikutnya menyosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi.

"Melalui kerja sama antaran BKKBN dengan JHCCP (John Hopkins Centers for Communication Programs), didukung USAID, kami merancang program penetrasi informasi mengenai Keluarga Berencana secara masif, melalui 15 ribu penyuluh KB dan sekitar 1,3 juta kader penyuluh KB seluruh Indonesia," ungkap Rizal dalam acara Webinar Internasional BKKBN bertajuk 'COVID-19: Public Health and Economic Perspective', Kamis (25/6/2020).

Rizal menegaskan, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah berupaya memastikan distribusi alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan di berbagai daerah berjalan baik. Edukasi program KB, kata dia, tak lepas dari dukungan pemerintah daerah serta asosiasi bidan seluruh Indonesia yang turut megedukasi dan menyediakan layanan KB untuk masyarakat, sekalipun dalam situasi pandemi.

"Kami berharap program KB dapat mengentaskan masalah kemiskinan antargenerasi yang diperparah adanya pandemi," lanjut Rizal.

President of Asian Population Association Aris Ananta yang juga menjadi pembicara dalam Webinar Internasional BKKBN menimpali, BKKBN mesti gencar menyosialisasikan pentingnya kontrasepsi terutama bagi wanita.

Ia menegaskan, wanita memiliki hak untuk menunda kehamilan dan menentukan berapa jumlah anak yang mereka inginkan, serta merencanakan waktu kehamilan. Alat kontrasepsi merupakan kebutuhan dasar bagi keluarga.

"Kontrasepsi adalah salah satu kebutuhan dasar dan perwujudan HAM. Di Indonesia kita mengenal sembako, sembilan bahan pokok, tapi kontrasepsi tidak masuk di dalamnya. Saya pikir kontrasepsi seharusnya masuk dalam kebutuhan dasar," papar Aris.

Sementara itu, Rizal mengungkapkan ada sedikit kendala pada distribusi alat kontrasepsi di masa pandemi, khususnya kondom. Namun, untuk menyiasati hal itu BKKBN mendorong penggunaan jenis kontrasepsi lainnya.

"Di Indonesia kondom merupakan alat kontrasepsi paling populer. Tapi, sejak (pandemi) ada hambatan pada transportasi, farmasi, juga toko yang tutup. Tapi BKKBN mengambil inisiatif tidak hanya menyediakan kondom, tapi juga alat kontrasepsi lainnya, seperti suntik, pil. Kami bekerja sama dengan para bidan, dan staff PKB juga memegang peran penting dalam upaya ini. Mereka membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan KB. Kami menyediakan berbagai metode kontrasepsi," kata Rizal.

(prf/ega)