Anggota DPD RI asal Aceh, Muhammad Fadhil Rahmi, mengusulkan kuota haji Aceh dibedakan dari RI. Usulan Fadhil mengacu pada Undang-undang Pemerintah Aceh Pasal 16 poin 2 huruf e.
Pada pasal 16 poin 2 tertuang aturan: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; (c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; (e) penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Jadi poin ini memungkinkan untuk kita untuk melaksanakan keberangkatan jemaah haji secara independen," ucap dia saat dihubungi detikcom, Rabu (24/6/2020).
Hal itu disebabkan Arab Saudi mengumumkan akan mengadakan haji dengan jumlah yang sangat terbatas tahun ini. Seperti diketahui, Pemerintah Saudi kembali membuka pintu masuk untuk para jamaah haji tahun ini, tapi kesempatan ini terbatas, untuk warga Saudi dan mereka yang tinggal di sana saja.
"Saya yakin itu hasil 'ijtihad' kerajaan Arab Saudi setelah menimbang banyak hal dan juga berdasarkan realita di lapangan," kata Fadhil.
Tonton video 'Respons Menag soal Kebijakan Terbaru Saudi Terkait Haji Terbatas':
