Hakim Tolak Eksepsi Benny Tjokro, Sidang Kasus Korupsi Jiwasraya Dilanjutkan

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 24 Jun 2020 20:59 WIB
Sidang kasus Jiwasraya digelar hari ini di PN Jakarta Pusat. Para terdakwa kasus tersebut tampak hadir dengan mengenakan masker pelindung wajah.
Sidang Kasus Jiwasraya (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro, atas kasus korupsi Jiwasraya. Hakim pun memerintahkan jaksa untuk melanjutkan sidang mendatang ke tahap pemeriksaan saksi.

"Mengadili keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dua, melanjutkan perkara atas nama terdakwa Benny Tjokro Saputra dengan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti," kata hakim ketua Rosmina di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (24/6/2020).

Hakim Rosmina menilai dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas dan merinci, sehingga keberatan yang diajukan Benny tidak berdasar dan tidak dapat diterima majelis hakim.

"Menimbang setelah membaca secara seksama dakwaan penuntut umum pada pokoknya masing-masing pihak dalam perkara tersebut telah diuraikan secara lengkap dan jelas. Oleh karenanya, keberatan terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima," kata hakim Rosmina.

Selain menolak eksepsi Bentjok, hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa lain, yakni Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat. Hakim Rosmina meminta jaksa melanjutkan perkara Heru terkait kasus korupsi Jiwasraya.

Dalam persidangan ini, pengacara Benny, Mochtar Arifin mengatakan tidak dapat menerima putusan sela majelis hakim. Dia meminta hakim menunda sidang hingga waktu yang tak ditentukan karena dia hendak mengajukan permohonan banding atas eksepsi ini ke Pengadilan Tinggi.

"Kami tim penasihat hukum dari terdakwa mengajukan perlawanan ke PT (Pengadilan Tinggi), untuk itu kami mohon pertama putusan sela hal-hal yang diucapkan oleh majelis untuk kepentingan pengajuan perlawanan kami. Kemudian yang kedua, kami juga mohon agar majelis menunda persidangan ini sampai adanya putusan dari PT," ucap Mochtar.