.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan Mendagri Tito Karnavian tidak bermaksud mengarahkan pemilih pada Pilkada 2020 terkait inovasi kepala daerah dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihan.
"Pak Mendagri tidak bermaksud mengarahkan pilihan masyarakat untuk memilih petahana atau bukan petahana, yang beliau maksudkan adalah siapa pun bakal calon kepala daerah, saat ini memiliki peluang yang sama dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi ini. Hak memilih adalah hak yang paling asasi yang dilindungi konstitusi," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).
Bahtiar mengatakan Tito meminta agar calon kepala daerah yang maju di ajang Pilkada dapat saling bertarung mengungkapkan ide dan inovasi mengatasi wabah Corona dan dampaknya. Selain itu, calon kepala daerah dapat beradu gagasan terkait upaya mengentaskan masalah ekonomi dan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang Pak Mendagri maksudkan adalah bahwa fokus pertarungan kompetisi Pilkada 2020 adalah kompetisi visi, program, ide, gagasan, dan tawaran inovasi mengenai bagaimana membangun kenormalan baru yang produktif dan aman dari COVID-19, termasuk gagasan dan inovasi dalam mengatasi dampaknya baik sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan lain sebagainya," kata Bahtiar.
Dijelaskan Bahtiar, pandemi Corona merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah pemerintahan dunia termasuk pemerintahan lokal, maka situasi ini adalah ujian bagi semua pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin nonformal. Oleh karena itu, bakal calon kepala daerah, baik petahana maupun nonpetahana, memiliki peluang yang sama merebut hati rakyat dan meyakinkan pemilih.
Sebelumnya, Tito berbicara terkait partisipasi pemilih pada Pilkada yang digelar di masa pandemi. Tito mengatakan justru di Korsel tingkat partisipasi pemilih meningkat.
Tito mengatakan pandemi ini juga akan membuat para calon kepala daerah bersaing untuk menyampaikan gagasannya terkait penanganan COVID-19.
"Daerah-daerah yang inkumbennya bertanding akan benar-benar dinilai masyarakat, mampu atau tidak menangani dan ini akan jadi amunisi bagi kontestan nonpetahana untuk mengeluarkan gagasan. Termasuk mengeluarkan kritik," ujar Tito, Selasa (23/6).
"Kalau daerahnya jadi merah, kemudian yang positif bertambah, kemudian ada korban maka itu akan menjadi amunisi yang lain. Sementara nonpetahana bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang banyak yang positif untuk dia bisa dipilih karena mampu menangani COVID-19 dan dampak sosialnya," sambung Tito.
