Kemenkumham Dinilai Berhasil Tingkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 12:07 WIB
Kemenkum
Foto: dok Kemenkum
Jakarta -

Layanan permohonan hak kekayaan intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dinilai meningkatkan pendapatan negara di tengah pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Panjaitan saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham di Jakarta.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di masa pandemi COVID-19 ini biasanya akan turun, tetapi Kemenkumham melalui DJKI dan Ditjen AHU justru berhasil meningkatkan pendapatan untuk negara.

"Sumber utama kita di PNBP ada pada kekayaan intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual), juga ada di Ditjen AHU. Inilah harapan kita untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang biasanya angka-angka ini akan turun, tapi saya harus memberi hormat kepada Dirjen Kekayaan Intelektual, justru di masa pandemi ini angkanya naik. Itu artinya work from home itu berjalan dan pelaksanaannya juga jalan," ucap Hinca dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).

Dalam rapat tersebut, Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan beberapa hal yang dilakukan Kemenkumham, di antaranya refocusing anggaran serta ragam pelayanan dalam tataran normal baru. Yasonna juga mengatakan bahwa selama pandemi, layanan di Direktorat Jenderal AHU dan DJKI tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Di tengah pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berhasil membukukan penambahan pendapatan negara bukan pajak tentu menjadi berita membahagiakan," ungkap Yasonna.

Sebagai informasi, DJKI membuat Loket Virtual (Lokvit) untuk pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan permohonan hak kekayaan intelektualnya di masa pandemi. Diluncurkan pada 14 Mei 2020, Lokvit digunakan masyarakat untuk penerimaan dokumen pasca permohonan (dokumen yang diserahkan setelah proses pendaftaran selesai).

Misalnya mengajukan permohonan pemeliharaan paten, permohonan perubahan data permohonan, permohonan substantif paten, permohonan banding paten, koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi, permohonan penghapusan, permohonan lisensi wajib, surat pernyataan UKM, dan lain sebagainya.

Dari Lokvit, terjadi peningkatan PNBP sebanyak 15,2% pada semester I 2020 jika dibandingkan semester I tahun sebelumnya. Data per 13 Juni 2020, PNPB DJKI sudah mencapai lebih dari Rp 62 miliar. Dengan capaian tersebut, DJKI yakin dapat mencapai PNBP yang ditargetkan pada tahun 2020 ini yaitu Rp 700 miliar.

Tonton juga video 'Kemenkumham Selesaikan 24 UU dari 50 RUU Sepanjang Tahun 2019':

(ega/ega)