Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) untuk membuat skema UMKM khusus bagi purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Kredit UMKM saat ini masih banyak belum terserap, nah ini bisa jadi solusi dengan adanya skema khusus UMKM bagi purna pekerja migran. Jangan sampai, kepulangan mereka (PMI), malah justru menambah angka pengangguran di Indonesia," ujar Jazilul dalam keterangannya, Senin (22/6/2020).
Hal ini disampaikan untuk merespons pernyataan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang menyebut 144.327 PMI telah pulang ke Indonesia dan 103 ribu di antaranya sudah berada di kampung halaman masing-masing. Jazilul juga menyebut pemerintah perlu menyiapkan skema khusus untuk menangani dampak kepulangan PMI.
"Mestinya Kemnaker dan BP2MI harus menyiapkan beberapa program khusus. Mereka kita sebut sebagai pahlawan devisa, mestinya kita sambut kepulangan mereka layaknya pahlawan, kita sambut dengan menyiapkan program khusus juga," sambungnya.
Ia melanjutkan, kepulangan PMI memang menyisakan dilema karena ada sebagian PMI yang diharuskan pulang akibat kontrak tak diperpanjang dan tugas berat bagi pemerintah karena di dalam negeri sudah terjadi gelombang PHK besar-besaran akibat dampak pandemi.
"Ini tugas berat Pemerintah sekarang, sebab di dalam negeri kita ini juga akan dan sudah terjadi gelombang PHK. Ditambah lagi dengan kedatangan buruh migran yang juga perlu bekerja kembali," ujarnya.
Maka dari itu, Jazilul meminta pemerintah memikirkan nasib PMI yang pulang sebagai imbas pandemi, yakni harus memiliki solusi bagi mereka yang terpaksa pulang karena sebagian besar dari mereka menjadi tulang punggung keluarganya di kampung. Bila tidak bekerja, pasti akan berdampak pada ekonomi keluarga secara keseluruhan dan meningkatkan angka pengangguran.
"Sekali lagi, harus ada upaya terobosan penyediaan lapangan kerja untuk menyerap potensi mereka. Jika tidak, angka pengangguran semakin tinggi dan berpotensi menjadi masalah tersendiri di daerah," pungkasnya.
(akn/ega)
