Bahas Anggaran 2021 dengan Komisi I, Kemlu Usul Pagu Indikatif Rp 11,3 T

Elza Astari Retaduari - detikNews
Senin, 22 Jun 2020 20:20 WIB
Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Ilustrasi Gedung Kementerian Luar Negeri (Dok. detikcom)
Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengajukan pagu indikatif lebih dari Rp 11 triliun pada rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2021. Ini disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR RI.

"Usulan Kementerian Luar Negeri untuk pagu indikatif tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 11.335.055.934.000. Namun demikian, sesuai perkembangannya, sesuai dengan surat Menpan RB, Kepala Bappenas dan Menkeu telah menetapkan pagu indikatif Kemlu untuk TA 2021 adalah sebesar Rp 8.157.221.547.000," ujar Sekjen Kemlu yang baru saja dilantik, Cecep Herawan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR yang disiarkan langsung di akun Facebook Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020).

"Apabila dibandingkan tahun 2020, terdapat kenaikan pagu indikatif Kemlu untuk TA 2021 sebesar Rp 9.013.206.000 atau 0,11 persen," sambungnya.

Menurut Cecep, program Kemlu TA 2021 mengalami penyederhanaan. Dari semula 12, kini hanya ada 5 program prioritas Kemlu.

"Terdapat 3 program yang semula yang terkait dukungan manajemen, peningkatan sarana/prasarana aparatur Kemlu, serta program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Ini disatukan jadi satu program, yaitu program dukungan manajemen," jelas Cecep.

"Terdapat satu program yang tetap, namun dengan penamaan berubah, yaitu program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum dan perjanjian internasional ditambahkan elemen penegakan kedaulatan, serta hukum perjanjian internasional," tambahnya.

Menurut Cecep, 2 program terkait keprotokolan dan kekonsuleran serta pelaksanaan perlindungan warga negara dan kekonsuleran di perwakilan disatukan menjadi program. Kini, program tersebut bernama perlindungan WNI di luar negeri serta pelayanan publik.

"Selanjutnya, terdapat 2 program terkait dengan peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral dan di ASEAN. Ini disatukan menjadi satu program, menjadi program peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral," jelas Cecep.

Lalu ada 5 program yang dijadikan satu menjadi program diplomasi dan kerja sama internasional. Awalnya, 5 program tersebut yaitu pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Asia-Pasifik, Amerika-Eropa; kemudian optimalisasi informasi dan diplomasi publik; serta pengkajian pengembangan kebijakan luar negeri dan diplomasi dan kerja sama internasional pada perwakilan RI di luar negeri.

"Mempertimbangkan besaran pagu indikatif Kemlu TA 2021 dan kondisi saat ini yang kita alami bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya Kemlu perlu melakukan penajaman program prioritas. Optimalisasi anggaran lebih lanjut dengan tetap terus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait, guna mendukung pencapaian berbagai program yang telah dicanangkan Kemlu," ucap Cecep.

(elz/zak)