Telan Rp 630 Juta Tiap Bulan, Rapid Test Gratis Sopir Truk di Babel Disetop

Deni Wahyono - detikNews
Minggu, 21 Jun 2020 18:07 WIB
Ilustrasi rapid test (dok. Istimewa)
Foto: Ilustrasi rapid test (dok. Istimewa)
Pangkalpinang -

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Belitung (Babel) menghentikan layanan rapid test virus Corona gratis bagi sopir dan kernet truk logistik di pelabuhan. Sopir dan kernet kendaraan logistik yang masuk ke Babel harus melakukan rapid test mandiri.

"Iya dihentikan, rapid test virus corona gratis untuk sopir dan kernet kendaraan logistik di pelabuhan di Babel. Terhitung hari ini mereka harus rapid test mandiri," kata Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Babel, Mikron Antariksa, kepada wartawan, Minggu (21/6/2020).

Mikron mengatakan rapid test gratis bagi awak kendaraan logistik bekerja sama dengan KKP di setiap pelabuhan. Layanan gratis ini sempat berjalan sejak Mei hingga 20 Juni 2020.

"Setiap hari minimum ada 30 truk dan bus masuk ke Babel. Jadi ada 60 orang yang harus dites rapid virus corona, dengan total biaya Rp 630 Juta per bulannya. Karena anggaran, layanan gratis ini kita hentikan," ujar Mikron.

Mikron mengingatkan sopir dan kernet truk dianjurkan ke rumah sakit yang dianjurkan pihak KKP jika ingin melakukan rapid test. Selain itu, rapid test juga disebut bisa dilakukan di Puskesmas.

"Bisa ke fasilitas kesehatan, bisa juga Puskesmas jika sudah memenuhi standar dan rekomendasi dari pihak KKP," tegas Mikron.

Selain sopir dan kernet truk, penumpang yang akan melakukan perjalanan lewat udara maupun laut juga wajib menunjukkan surat keterangan rapid test atau swab. Hal itu, katanya, dilakukan berdasarkan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RI nomor 7 tahun 2020.

"Dalam surat edaran tersebut untuk berpergian melalui moda transportasi udara dan laut harus menunjukkan surat keterangan nonreaktif berdasarkan rapid test yang berlaku 3 hari dan swab PCR yang berlaku selama 7 hari," ucapnya.

"Untuk dinas belum bisa, yang ditunjuk KKP adalah rumah sakit atau fasilitas kesehatan bukan dinas, misalnya RSUD, intinya memenuhi standar," sambung Mikron.

(haf/haf)