Telan Miliaran Rupiah, Bendera Pusaka Dipindah ke Monas 20 Mei

Jakarta - Bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, bendera pusaka bakal dipindahkan ke Monas. Tapi DPRD DKI Jakarta cuma menyetujui dana Rp 1 dari Rp 3,5 miliar yang diajukan."Saya harapkan 20 Mei dipindahkan ke Monas sehingga 17 Agustus 2006 bendera pusaka sudah ada di Monas," kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.Hal ini disampaikan dia usai mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman mengenai pemindahan bendera pusaka dari Istana Presiden ke Monas di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/12/2005).Menurut Sutiyoso, dana pemindahan bendera yang dibutuhkan sebesar Rp 3,5 miliar. "Kita akan ajukan ke pemerintah pusat kalau mau mendukung saya bersyukur," ujarnya.Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Aurora Tambunan menyampaikan hal yang sama. "Prinsipnya 17 Agustus 2006 bendera pusaka sudah ada di Monas. Tetapi 20 Mei akan kita pindahkan dulu ke Monas. Tujuannya supaya ada rasa kebanggaan kita pada bendera pusaka," kata Aurora.Menurut dia, DPRD hanya menyetujui dana pemindahan bendera pusaka Rp 1 miliar. "Kita harus tanya ke pemerintah pusat sisa anggarannya untuk share-nya," ujarnya. Dia menjelaskan ada 3 altenatif peletakan bendera pusaka. Namun demikian, cara peletakan bendera masih akan digodok dan belum final.Alternatif pertama yakni bendera pusaka dilipat, lalu ditaruh di kotak kaca, dan dibiarkan sampai hancur tanpa dibuka-buka. "Tetapi ini menyalahi prinsip konservasi jadi tidak mungkin dilakukan," kata Aurora.Cara kedua yakni dibentangkan utuh selama 12 bulan. "Itu paling baik darisemuanya tetapi tempatnya tidak nyaman," tuturnya.Selanjutnya alternatif ketiga, yakni satu bulan ditaruh di kotak kaca dan 11 bulan dibentangkan. "Untuk yang ketiga, ruangannya belum ada. Belum final milih yang mana antara nomor 2 dan 3. Kalau dibentangkan kita harus punya ruang khusus untuk mengkonservasi bendera itu dengan suhu, kelembaban, dan penyinaran yang baik," papar Aurora.Lebih lanjut, Aurora menjelaskan mengenai pemasangan CCTV pun masih akan dibahas dengan Setneg. "CCTV bisa diakses dari Balaikota dan Istana Presiden, tetapi itu mahal. Alternatifnya CCTV lokal, tetapi harus ada petugas yang berada di situ terus. Jadi kita sedang sharing dengan Setneg untuk membahas masalah tersebut," ujar Aurora. (aan/)